alexametrics

Ribut-Ribut THR PNS

loading...
Ribut-Ribut THR PNS
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Foto/Ist
A+ A-
KEBIJAKAN pemerintah pusat memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai negeri sipil (PNS) di­sam­but antusias kalangan pegawai. THR tersebut ada­lah kabar baik karena akan sangat membantu PNS da­lam memenuhi kebutuhannya menjelang Idul Fitri.

 

Namun, ke­bi­ja­kan populis ini rupanya justru menjadi masalah besar bagi se­jumlah pemerintah daerah (pemda). Beberapa pemda ternyata ti­dak siap untuk menjalankan kebijakan pusat tersebut lantaran ti­dak me­miliki ­dana yang cukup di APBD. Kendati dana THR untuk PNS ini dialokasikan di APBN melalui dana alokasi umum (DAU), kondisi fiskal sejumlah daerah tetap tidak memungkinkan untuk me­na­langi dana yang jumlahnya bisa mencapai puluhan miliar tersebut.

 



Mengapa sejumlah daerah tidak siap? Itu karena alokasi untuk THR  ini tidak dimasukkan saat APBD disusun. Dengan kata lain, DAU sudah diplot untuk pos anggaran lain dan THR tidak masuk di dalamnya. Ketika pemerintah pusat tiba-tiba mengumumkan tahun ini ada pemberian THR untuk PNS dan dananya harus melalui APBD, di situlah pemda kelabakan

 

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani bahkan secara terang-terangan menyebut Pemkot Surabaya akan kesulitan jika harus membayar THR tersebut dengan menggunakan dana APBD. Risma mengaku dalam APBD tidak dialokasikan THR tersebut. Hingga kemarin Pemkot Surabaya belum memastikan apa jalan keluar dari persoalan ini. Kendati mengisyaratkan tidak mampu membayar THR PNS, Risma menyebut masih akan melakukan komunikasi dengan DPRD setempat.

 

Lain lagi respons Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Kepulauan Riau. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat sudah memastikan tidak sanggup membayar THR PNS. Sekda Kota Batam Jefridin menyebut kondisi APBD-nya tidak memungkinkan me­lak­sanakan kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut. Adapun be­be­rapa daerah mengaku bisa menyediakan dana karena diambil dari da­na darurat yang biasanya dipakai untuk mengatasi dampak bencana.

 

Perintah agar pemda membayar THR dan gaji ke-13 PNS menggunakan APBD disampaikan melalui surat mendagri kepada gubernur dan bupati/wali kota. Pemberian THR diharapkan untuk dibayarkan pada pekan pertama Juni 2018, sedangkan pembayaran gaji ke-13 pada pekan pertama Juli 2018. 

 
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak