alexametrics

JPU Patahkan Pleidoi Terdakwa Kasus Penerbitan Ijazah

loading...
JPU Patahkan Pleidoi Terdakwa Kasus Penerbitan Ijazah
JPU berikan keterangan terhadap pleidoi atau nota pembelaan terdakwa kasus penerbitan ijazah tanpa izin oleh STT Injili Arastamar dilakukan kemarin. (Foto/Istimewa/Dok)
A+ A-
JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) berikan keterangan terhadap pleidoi atau nota pembelaan terdakwa kasus penerbitan ijazah tanpa izin oleh STT Injili Arastamar dilakukan kemarin. Kedua terdakwa, Matheus Mangentang dan Ernawaty Simbolon, turut dihadirkan.

Sidang dimulai pukul 13.02 dan berakhir pukul 14.11 di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hardian dan Asnawi selaku JPU pada persidangan membeberkan pembelaannya selama 32 menit.

Ada tiga poin penting dalam pembelaan kedua JPU itu. Pertama terkait penilaian dari penasihat hukum terdakwa, Tommy Sihotang, kepada JPU yang tidak mampu meghadirkan alat bukti sah.

"Berdalil terhadap pleidoi oleh penasihat hukum terdakwa yang menyebutkan bahwa JPU tidak menghadirkan alat bukti sah. Bahwa kami telah menghadirkannya berupa ijazah dan sertifikat yang sah serta asli," tegas Asnawi.

Selain dokumen tersebut, menurut dia, JPU juga menghadirkan alumnus-alumnus hingga pekerja STT Injili Arastamar sebagai saksi fakta. "Lalu ada juga keterangan dari saksi ahli hingga keterangan dari terdakwa juga. Semua kami himpun," tuturnya.

Dia menilai, jika penasihat hukum masih menilai JPU tidak menghadirkan alat bukti sah maka ada kemungkinan penasihat hukum tidak bisa membaca dokumen yang dihadirkan.

Kemudian poin kedua terkait perbedaan ijazah dan sertifikat kompetensi. Aturan keduanya terdapat pada regulasi Pasal 61 UU Nomor 20 Tahun 2003. Asnawi menyebutkan, keduanya adalah hal yang berbeda. Sertifikat kompetensi diberikan untuk para objek ajar yang telah lulus uji kompetensi. Sedangkan ijazah merupakan satu pengakuan terhadap objek ajar yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. ”Ijazah dijelaskan di ayat 2 lalu sertifikat kompetensi di ayat 3,” ungkapnya.

Poin terakhir, masih kata Asnawi, penasihat hukum harus membedakan definisi dari sanksi pidana dan administratif. Dia menyatakan, kedua definisi dari keduanya jelas berbeda. ”Sanksi administratif diberlakukan jika ada permasalahan terhadap pemberian gelar. Lantas, untuk sanksi pidana diberikan jika ada permasalahan terkait perijinan pelaksanaan suatu kegiatan,” papar dia.

Ditemui di tempat yang sama, Hardian mengatakan bahwa pihaknya tidak sependapat dengan pleidoi yang diajukan oleh terdakwa. Dia menyebutkan, acuan dari JPU tetap yakni UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

"UU tersebut jelas kok. Dijelaskan mengenai penerbitan ijazah dan sertifikasi hingga sanksi administrative dan pidana,” jelasnya. ”Kasus ini adalah memberikan ijazah tanpa hak," tambahnya.

Lebih lanjut dia menerangkan, kasus yang menyeret Matheus dan Ernawaty adalah jenis kasus dengan delik formil. Dia mengatakan, delik formil adalah perbuatan yang dilarang.
"Kemudian saat persidangan digelar, ternyata, ada akibat atau kerugian yang muncul kan. Ijazah yang tidak bisa dipakai karena tidak terdaftar di Dikti," tuturnya.

"Lalu dikaitkan dengan Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2003, gelar yang tidak diakui maka bakal tidak sah. Alhasil tidak berguna," imbuhnya.

Menurutnya, fakta yang juga terungkap dari persidangan yang dimulai sejak Februari lalu itu yakni terkait jumlah penerima ijazah PGSD. Ternyata, kata dia, jumlah penerima ijazah sejak 2003 – 2009 mencapai 659. ”Jika di dakwaan kami ada 654 orang ini lulusan sekali ya. Patokan jaksa adalah yang diluluskan oleh mereka (STT, red),” bebernya.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak