alexametrics

Pemerintah Diminta Bikin Terobosan Atasi Sarpras Pendidikan yang Rusak

loading...
Pemerintah Diminta Bikin Terobosan Atasi Sarpras Pendidikan yang Rusak
Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah membuat langkah terobosan dalam menanggulangi masalah sarana prasarana (Sarpras) pendidikan yang rusak di seluruh Indonesia. Foto/dpr.go.id
A+ A-
JAKARTA - Pemerintah diminta membuat langkah terobosan dalam menanggulangi masalah sarana prasarana (Sarpras) pendidikan yang rusak di seluruh Indonesia. Pasalnya, masalah tersebut cukup kompleks.

"Dan meliputi diskursus kewenangan pusat-daerah karena terkait desentralisasi pendidikan, sehingga saya lihat butuh Perpres," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Kamis (24/5/2018).



Dia mengungkapkan bahwa Panja Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) di Komisi X DPR sudah berjalan sejak tahun lalu dan menemukan 75% ruang kelas di seluruh Indonesia itu rusak. “Hasil rekomendasi Panja juga sudah diserahkan ke menteri,” tutur Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Hasil rekomendasi Panja Sarpras saat itu adalah perlunya pemerintah segera menerbitkan regulasi untuk menyelesaikan perbaikan ruang kelas di seluruh Indonesia. Regulasi diperlukan untuk memperbaiki seluruh ruang kelas yang rusak, yang totalnya  mencapai 1,3 juta kelas atau 75% dari jumlah ruang kelas di seluruh Indonesia.

Regulasi tersebut juga perlu memuat teknis penggunaan dan pelaporan  Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Pendidikan agar tepat waktu, prosedural, serta  taat hukum. “Regulasi harus mengatur mengenai kebijakan anggaran, manajemen, pelaksanaan, pengawasan dan sinkronisasi Dapodik dengan kondisi riil di lapangan,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, sumber pendanaan untuk perbaikan ruang kelas rusak selama ini bersumber dari anggaran Kemendikbud dan dana transfer ke daerah berupa DAK Pendidikan. Ironisnya, porsi anggaran pendidikan dalam APBD, baik yang dialokasikan dari pusat maupun dari daerah sendiri, masih jauh dari ketentuan undang-Undang sebesar 20%.  

Menurut data neraca pendidikan daerah yang dikeluarkan Kemendikbud, pada 2016 hanya Provinsi DKI Jakarta yang melampaui ketentuan, yakni anggaran pendidikan sebesar 22% dari APBD. “Namun, 33 provinsi sisanya masih di bawah 10%, bahkan hanya 1,4% di Papua,” kata legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9 (Tegal-Brebes) itu.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak