alexametrics

Ombudsman Didesak Ungkap 203 Kematian Napi di Penjara

loading...
Ombudsman Didesak Ungkap 203 Kematian Napi di Penjara
Ombudsman Didesak Ungkap 203 Kematian Napi di Penjara. (Istimewa).
A+ A-
JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat mendesak Ombudsman menyelidiki kasus-kasus kematian dilembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan ruang tahanan kepolisian.

Pasalnya, mereka menemukan ada sekitar 203 kematian dalam dua tahun terakhir. Menurut peneliti LBH Masyarakat Albert Wirya. Sebagian besar penyebab kematian narapidana (napi) di lapas adalah sakit, bunuh diri, dan kekerasan. Pada 2017 misalnya, kasus kematian di lapas tercatat 83 kasus.

Jumlah itu memang menurun ketimbang 2016 yang mencatatkan 120 kasus. Namun, penyebab kematian dalam penjara masih memiliki akar permasalahan sama, sehingga perlu diusut lebih lanjut.



“Kami memandang adanya kelalaian terkait pemenuhan hak atas kesehatan dan hak atas perlindungan dari kekerasan yang dilakukan lembagalembaga ini terkait kematiankematian yang terjadi di sana,” kata Albert di kantor Ombudsman RI, Jakarta, kemarin.

Selain itu, kondisi penjara Indonesia yang overkapasitas juga menjadi salah satu akar masalah banyaknya penghuni penjara yang menderita gangguan pernapasan dan pencernaan sebelum mereka meninggal.

Meski tidak dimungkiri bahwa penyakitlah yang menjadi penyebab kematian terbanyak di penjara, yaitu 47,5% pada 2016 dan 60,25% pada 2017, Albert tetap menyayangkan tidak pernah adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan memadai untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan di dalam maupun di luar institusi penghukuman.

Apalagi, di sisi lain, terdapat narapidana kasus korupsi justru bisa memanfaatkan layanan rujukan kesehatan keluar untuk tujuan pelesir. “Kami meminta Ombudsman untuk terlibat dalam penyelidikan-penyelidikan terkait aksesibilitas dan ke tersediaan layanan kesehatan, baik di dalam maupun di luar penjara,” ungkapnya.

Setelah faktor penyakit, LBH Masyarakat mencatat bahwa kasus bunuh diri menjadi penyebab kedua terbesar kematian dalam penjara. Terbukti, terdapat setidaknya 43 kasus bunuh diri selama dua tahun ini. Menurut Albert, kasus bunuh diri narapidana merupakan permasalahan yang harus dilihat dalam banyak aspek, salah satunya kesehatan jiwa.

Dia mengatakan lapas, rutan, dan rutan Polri seharusnya memastikan layanan kesehatan komprehensif, yakni bukan hanya kesehatan fisik, melainkan juga jiwa. Dia juga mengatakan, berdasarkan pengalaman saat mendampingi tahanan yang memiliki gangguan jiwa, LBH Masyarakat mendapatkan kesulitan ketika mengusahakan medikasi terhadap orang dengan gangguan jiwa di penjara.

“Tidak ada layanan psikiater ataupun layanan psikoterapi yang memadai. Ketika kami merujuk orang ini keluar untuk berobat, kami menemukan halangan,” kata Albert. Albert mengatakan bahwa penyebab ketiga kematian napi dalam penjara adalah kekerasan.

Sepanjang 2016-2017, LBH Masyarakat menemukan 13 kasus kematian akibat kekerasan yang lima kasus di antaranya melibatkan pejabat negara. Menurut Albert, sistem penahanan dan pemasyarakatan seharusnya menjamin hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan.

Asisten Ombudsman Koordinator Unit Kerja Penegakan Hukum dan Peradilan Ratna Sari Dewi mengatakan, laporan soal lapas dan rutan tidak baru sekali ini diterima Ombudsman. Laporan itu kasus per kasus yang dapat diselesaikan sesuai dengan kasusnya.

“Kalau soal pemantauan ataupun hal-hal lain yang terkait pelayanan publik, Ombudsman bisa melakukan kajian, tapi kami tidak bisa masuk ke penyidikan seperti di kepolisian,” kata Ratna. Dia memastikan bahwa Ombudsman bisa melakukan investigasi untuk kajian atau pun untuk laporan masyarakat. (Binti Mufarida)
(nfl)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak