alexametrics

Pembentukan Pansus Angket TKA Masih Alot

loading...
Pembentukan Pansus Angket TKA Masih Alot
Tenaga kerja asing asal China terkena razia. Foto/Dok/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Sejumlah fraksi menilai pembentukan Panitia Khusus Angket Tenaga Kerja Asing (Pansus TKA) yang diinisiasi Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS tidak diperlukan. Fraksi yang tak mendukung beralasan bahwa pemerintah telah menjelaskan Peraturan Presiden Nomor 20/2018 tentang Penggunaan TKA (Perpres TKA) secara lengkap dalam rapat kerja di Komisi IX DPR.

Usulan pembentukan Pansus TKA yang sedang bergulir di DPR itu bertujuan mengkritisi terbitnya Perpres TKA. Beberapa fraksi menilai penjelasan dari pemerintah sudah mencukupi. Misalnya yang disampaikan Fraksi Golkar serta PDIP.



"Dalam pandangan Fraksi Golkar, tidak melihat pelonggaran (TKA). Memang perlu kita perkuat struktur, infrastruktur untuk mempercepat waktu proses pengurusan TKA," kata Wakil Ketua Komisi IX Ikhsan Firdaus dalam diskusi yang bertajuk "Adu Kuat Pansus Angket TKA" di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, banyak hal positif dalam Perpres TKA tersebut. Di antaranya sistem online yang diperkuat, pengurusan izin TKA yang selama ini melalui banyak pintu menjadi lebih sederhana, termasuk rekomendasi teknis kementerian. "Ambil contoh misalnya penggunaan TKA yang ada di Kementerian ESDM yang selama ini memerlukan rekomendasi. ESDM memberikan satu pintu TKA dengan persyaratan yang cukup ketat," jelasnya.

Ikhsan mengakui, memang ada kelemahan dalam proses pengawasan TKA. Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) yang ada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hanya bisa mengawasi pada pintu masuk. Selain itu adanya kebijakan bebas visa kunjungan membuat Timpora kewalahan.

"Karena itu kami di Komisi IX meminta pemerintah membentuk yang namanya Satgas (Satuan Tugas) Pengawasan Orang Asing. Ini yang perlu kita perkuat," ujarnya.

Menurutnya, Perpres TKA ini bulan berarti melonggarkan masuknya TKA ke Indonesia dan membuat banyaknya TKA ilegal dan buruh kasar asing berdatangan di berbagai daerah. Ikhsan menegaskan bahwa pembentukan Pansus TKA tidak diperlukan di DPR.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak