alexametrics

Offside Regulasi Tenaga Kerja Asing

loading...
Offside Regulasi Tenaga Kerja Asing
Foto/Ilustrasi/Istimewa
A+ A-
Agung Hermansyah
Praktisi Hukum di Kantor Konsultan Hukum, Legal Drafter, dan Advokat LEGALITY, Padang


REGULASI
peng­gu­na­an tenaga kerja asing (TKA) yang baru telah diterbit­kan Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA). Melalui perpres ini, pe­merintah berharap bisa mem­permudah TKA masuk ke In­do­nesia yang berujung pada pe­ning­katan investasi dan per­baik­an perekonomian nasional.



Memasuki era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN Free Trade (AFTA), dan NAFTA saat ini, ma­suknya investasi ke Indo­nesia bersamaan dengan ma­suk­nya TKA dalam kegiatan per­ekon­o­mi­an memang tidak bisa di­hi­n­darkan. Data Ke­men­terian Ke­te­nagakerjaan menya­takan pada 2017 terdapat 74.000 TKA di Indonesia.

Perpres Offside  

Diterbitkannya Perpres No­mor 20/2018 ini merupakan representatif dari keinginan Presiden Jokowi yang meminta agar izin bagi TKA hendak masuk ke Indonesia dipermudah. Hal ini sebagaimana disampai­kannya pada saat membuka rapat terbatas terkait penataan TKA di Kantor Presiden, Kom­pleks Istana Kepresidenan, Jakarta (6/3/2018).

TKA yang masuk ke Indonesia harus di­permudah prosedurnya, baik dalam pengajuan rencana peng­­gunaan tenaga  kerja asing (RPTKA), izin pe­nem­patan te­na­ga asing (IPTA), maupun visa tinggal terbatas (vitas).    
Keinginan Presiden Jokowi mempermudah prosedur peng­gunaan TKA di Indonesia terlihat jelas dari konsiderans “menimbang” huruf a perpres tersebut yang menyebutkan: bahwa untuk mendukung per­eko­nomian nasional dan per­luasan kesempatan kerja me­lalui peningkatan investasi, perlu pengaturan kembali per­izinan penggunaan tenaga ker­ja asing.

Secara eksplisit, dasar per­tim­bangan penggunaan TKA sebagaimana tercantum dalam konsiderans menimbang hu­ruf a perpres tersebut sangat bias dengan kepentingan in­ves­tor asing. Memperluas ke­sem­patan kerja bisa jadi ha­nyalah modus belaka.   

Selain itu, perpres ini juga memberikan aturan tambahan baru terkait pemberi kerja yang tidak wajib memiliki RPTKA tatkala mempe­ker­ja­kan TKA de­ngan sya­rat-syarat seba­gai­mana ter­cantum da­lam Pa­sal 10 ayat (1), yakni (a) pemegang sa­ham yang menjabat se­ba­gai anggota direksi atau anggota dewan ko­mi­saris pada pem­beri kerja TKA; (b) pegawai diploma­tik dan konsuler pada kan­tor per­wa­kil­an negara asing; atau (c) TKA pada jenis pe­kerjaan yang dibu­tuh­kan oleh pe­merintah.

Dimasukkannya pe­me­gang saham sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris ke dalam kategori tidak wajib memiliki RPTKA jelas telah melanggar keten­tuan per­aturan perundang-undangan lebih tinggi. Padahal Undang-Undang Nomor 13/ 2003 (UU Ketena­ga­ker­jaan) sebagai­ma­na diatur da­lam Pa­sal 42 ayat (3) mengatur RPTKA hanya tidak berlaku bagi per­wakilan negara asing yang memper­gu­nakan tenaga kerja asing se­ba­gai pegawai diplo­matik dan kon­suler. Itu artinya, selain per­­wakilan asing wajib me­mi­liki RPTKA.

Penggunaan TKA menjadi wajar ketika yang menanam mo­dal adalah perusahaan asing sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 25/2007 (UU Penanaman Modal) yang menyebutkan per­usahaan penanam modal asing berhak meng­­gunakan tenaga ahli warga negara asing untuk ja­bat­an dan keahlian tertentu se­suai dengan ketentuan peraturan per­un­dang-undangan. Na­mun, peng­gunaan TKA pada jenis peker­jaan yang dibu­tuh­kan pe­me­rintah yang masuk dalam ka­tegori tidak wajib me­miliki RPTKA sebagaimana di­atur da­lam perpres tersebut sa­ngat tidak wajar.

Pertanyaannya, jenis pe­kerjaan pemerintah mana yang membutuhkan penggunaan TKA? Sejauh ini penggunaan TKA diatur dalam UU Ketenagakerjaan hanya untuk jabatan tertentu yang membutuhkan keahlian khusus, yang mana sumber daya manusia (SDM) dalam negeri atau pekerja lokal belum memadai untuk me­menuhi  jabatan tersebut. Tidak logis jika ada pekerjaan pe­merintah yang membutuhkan TKA.

Penggunaan TKA sebagai pegawai kontrak pun tetap melanggar ketentuan UU. Kon­figurasi UU Nomor 5/2014 (UU ASN) menyatakan hanya warga negara Indonesia memenuhi syarat tertentulah yang dapat bekerja pada instansi peme­rin­tahan, baik itu sebagai PNS maupun pegawai kontrak.

Khittah Konstitusional Ketenagakerjaan  

Khittah konstitusional ke­te­nagakerjaan di Indo­n­esia se­bagaimana termaktub dalam Pa­sal 27 ayat (2) UUD 1945 me­nye­but­kan bahwa menda­pat­kan pekerjaan yang layak me­ru­pa­kan hak asasi warga negara In­donesia dan pe­me­rin­tah ber­­ke­wa­jib­an me­menuhi hak asasi ter­se­but.

Ketentuan Pasal a quo  se­ca­ra implisit meng­an­dung asas na­sio­na­litas, yaitu pe­­me­rintah harus men­jamin ke­ter­sediaan lapa­ng­an kerja dan penghi­dupan yang layak bagi warga ne­gara In­do­ne­sia. Dengan de­mikian, warga ne­gara In­do­nesialah yang ha­rus di­per­ha­tikan dan di­prio­ri­taskan dalam kesempatan ker­ja dalam ne­geri, bukan TKA.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak