alexametrics

KPK Minta Masyarakat Laporkan Dugaan Penyelewengan Program Pertanian

loading...
KPK Minta Masyarakat Laporkan Dugaan Penyelewengan Program Pertanian
r Juru Bicara KPK Febridiansyah mengimbau kepada seluruh pihak tak ragu melaporkan adanya dugaan penyelewengan penggunaan anggaran negara oleh penyelenggara negara. Foto/SINDOphoto
A+ A-
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada seluruh pihak tak ragu melaporkan adanya dugaan penyelewengan penggunaan anggaran negara oleh penyelenggara negara, termasuk dugaan manipulasi realisasi sejumlah program yang tak sesuai dengan spesifikasi dalam perencanaan di Kementerian Pertanian (Kementan).

“Prinsip dasarnya penggunaan uang negara harus secara hati-hati dan sesuai peruntukan. Kalau ada penyimpangan tentu harus dipertanggungjawabkan,” ujar Juru Bicara KPK Febridiansyah kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/4/2018).



Hal ini disampaikan Febri menanggapi perihal program wajib tanam bawang putih bagi importir yang diduga berpotensi unsur manipulasi. Selain program wajib tanam, dugaan penyelewengan lainnya berkaitan pengadaan bibit dan penyaluran alat mesin pertanian (alsintan) yang tidak tepat sasaran dan memicu banyak protes dari petani serta sejumlah pihak lainnya.

“Jika ada informasi dugaan tindak pidana korupsi, silahkan dilaporkan pada penegak hukum,” tegasnya.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yudi Ramdhan, mengaku akan menelaah informasi terkait dengan masalah potensi kerugian negara dalam program pertanian.

“BPK sederhana saja, kita harus menunggu hasil pemeriksaan BPK. Artinya saya perlu cari tahu, cari informasi ke unit yang melakukan pemeriksaan apakah memang masalah itu sedang atau tengah diperiksa,” tuturnya di kesempatan terpisah.

Ia menjelaskan, terkat pemeriksaan keuangan, pihaknya lebih menilai kewajaran atas pencatatan pelaporan pengelolaan keuangan termasuk subsidi pertanian. “Yang jelas komunikasi kami dengan DPR sangat baik. Jadi kita selalu berkomunikasi baik itu penyerahan laporan tiap semester, juga kalau ada permintaan,” tandasnya.

Dugaan adanya potensi merugikan negara, muncul dari keluhan sejumlah kelompok petani di Aceh mengaku terpaksa menjual dengan harga murah setiap kali menerima bantuan bibit pemerintah di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. "Kualitas bibit pertanian yang diberikan pemerintah kualitasnya sangat rendah," ucap Abdurrahman (55), ketua kelompok tani di Babussalam seperti dilansir Antara.

Abdurrahman mencontohkan, bantuan bibit jagung terakhir kali diterima kelompok taninya lewat Dinas Pertanian setempat di tahun 2016. Namun, hasil panen jagung pipilan merosot tajam.

"Sebagai petani, kita tak mau korbankan tiga bulan demi hasil panen jagung merosot. Belum lagi harga jualnya. Secara langsung, bantuan bibit itu merugikan kita," tegasnya.

Senada, Aman Wulan (45), ketua kelompok tani setempat lain mengatakan, bantuan semula diharapkan bisa mensejahterakan petani di Aceh Tenggara, malah sebaliknya yakni merugikan. Ia mengaku, tahun lalu kelompok taninya menerima bantuan bibit jagung bermerk "Biji 2" dari pemerintah. Setelah di tanam ternyata tidak memiliki kualitas dan hasil produksi anjlok.

Di tempat lain, Anggota DPRD Kalimantan Tengah Syahrudin Durasid mengaku menerima keluhan dari petani di Desa Mentaya Seberang, Kabupaten Kotawaringin Timur yang menyebut alat dan mesin pertanian yang disediakan dan disalurkan pemerintah tidak tepat sasaran.

Informasinya Pemerintah pernah menyalurkan alsintan ke Desa tersebut namun penerimanya justru bukan yang bekerja sebagai petani.

"Sudah alsintan tidak tepat sasaran, pendamping petani pun sampai sekarang belum ada di desa tertua di Kabupaten Kotim Ini. Padahal 80% masyarakatnya bekerja sebagai petani," kata Syahrudin di Palangka Raya.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak