alexametrics

PR Ketimpangan

loading...
PR Ketimpangan
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda. Foto/Koran SINDO
A+ A-
Candra Fajri Ananda

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya



 

SEMENJAK era reformasi dan desentralisasi diberlakukan di Indonesia, kita terus-terusan berkutat mengatasi isu ketimpangan yang dianggap kian melebar. Memang dalam 20 tahun terakhir (tepat sejak era Reformasi dicetuskan), tren ketimpangan, baik apakah itu antardaerah maupun antarkelompok pendapatan seperti semakin sulit dituntaskan.

Indikator yang paling umum digunakan adalah parameter indeks gini yang menunjukkan seberapa besar kesenjangan pendapatan kelompok teratas dan terbawah. Di awal-awal masa Reformasi, posisi indeks gini kita masih di sekitaran angka 0,30. Dan sekarang situasinya semakin tidak terkendali karena angkanya kian melesat hingga sempat menembus 0,41.

Kondisi yang sama juga terjadi berdasarkan parameter ketimpangan yang diperkenalkan Bank Dunia melalui distribusi pengeluaran per kelompok pendapatan. Metode pengukuran ketimpangan yang digunakan Bank Dunia ialah dengan melihat distribusi pengeluaran 40% golongan pengeluaran terendah, 40% golongan menengah, dan 20% golongan tertinggi terhadap total distribusi pengeluaran. Ukuran ketimpangannya dilihat berdasarkan andil 40% golongan terendah terhadap total distribusi. Dan hasilnya jika kita bandingkan antara kondisi di 2002 dan 2017, andil kelompok masyarakat 40% terendah angkanya semakin mengecil.

Dulu mereka masih berperan sebanyak 20,92% terhadap total pengeluaran, namun kini hanya berkontribusi 17,22%. Sedangkan 20% anggota kelompok berpengeluaran tertinggi dalam kurun waktu yang sama justru semakin digdaya. Kontribusi mereka meningkat dari sebelumnya 42,19% dan sekarang menjadi 46,12% (BPS, 2018). Persoalan akan semakin terasa berat jika kita sandingkan pula hasil-hasil survei ketimpangan yang dirilis oleh beberapa lembaga internasional seperti Bank Dunia, Credit Suisse, dan Oxfam yang menunjukkan betapa elitnya 1% penduduk terkaya di Indonesia dalam penguasaan total kekayaan di seluruh penjuru negeri.

Ketimpangan antardaerah pun setelah berlakunya era desentralisasi juga tidak mampu menunjukkan perbaikan yang progresif. Jika proporsi kue-kue pembangunan berdasarkan agregat PDRB 34 provinsi di Indonesia kita hitung mulai dari tahun 2000-2016, daerah-daerah di Pulau Jawa masih tampil dominan dengan menampung lebih dari setengah agregatnya. Rata-rata daerah di Pulau Jawa jika diagregatkan memiliki kontribusi di kisaran 58%. Pulau Sumatera yang menempati urutan kedua pun masih terpaut jauh di bawahnya dengan rata-rata kontribusi 22,2%. Kondisi yang paling tragis terjadi di gugusan Maluku dan Papua yang hanya menyumbang rata-rata sekitar 2,14%.

Paradigma pembangunan yang dianggap amat “Jawa Sentris” lantas membuat daerah-daerah lain merasa dianaktirikan. Oleh karena itu menjadi sangat wajar ketika isu-isu separatisme tumbuh subur di daerah-daerah yang menjadi korban ketimpangan. Atas dalih tersebut, muncul pertanyaan sejauh mana kita terus membiarkan pola pembangunan yang akan berjalan seperti ini? Desentralisasi kebijakan yang dalam sejarahnya diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan pembangunan, malah justru memberikan karpet merah kepada bahaya meningkatnya ketimpangan.

Kita perlu mewaspadai bahwasanya ketimpangan distribusi kekayaan dalam bentuk harta maupun dalam bentuk aset, karena dapat memicu banyak hal yang cenderung berdampak negatif terhadap stabilitas/keberlanjutan pembangunan di suatu wilayah/negara. Oleh sebab itu, perlu upaya ekstra dan penuh kehati-hatian dalam penanganannya, karena bisa berpengaruh terhadap eksistensi para orang kaya dan yang non kaya secara sekaligus.

Sebelumnya, kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu bagaimana ketimpangan itu bisa terjadi? Faktor-faktor penyebab yang paling umum biasanya berawal dari kesenjangan akses untuk penguasaan sumber daya ekonomi, misal kualitas SDM, agronomis/kualitas lahan, dan juga terkait akses permodalan yang jika diagregatkan bisa mendorong suatu individu/wilayah tumbuh melesat (lebih maju) daripada individu/wilayah yang lain. Selain itu juga disebabkan karena perbedaan kemampuan dalam menghadapi dinamika pasar.

Bagi pelaku ekonomi yang memiliki segudang talenta dan faktor-faktor pendukung yang lebih baik, dinamika pasar tidak akan menghambat pertumbuhan ekonominya karena mereka akan terus mampu bersaing dan menciptakan/menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang menguntungkan. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka bisa sampai turut mengatur kebijakan politik melalui tangan pemerintah (seringkali disebut perburuan rente/rent seeking), sehingga eksistensi usahanya tidak sampai tergerus dinamika atau terus terlindungi.

Sedangkan pada posisi yang lain, penduduk dengan endowment factor yang terbatas hanya dituntut terus bersabar menghadapi kenyataan. Misalnya di balik harga-harga produk pertanian yang seringkali naik-turun secara akrobatis, terdapat kisah pilu dari para pelaku usahanya (petani) bahwa mereka tidak cukup banyak mendapat keuntungan atas produksi yang dilakukan. Dalam kurun waktu 2014-2016, nilai tukar petani (NTP) yang digunakan sebagai proxy kesejahteraan petani angkanya justru terus di bawah 100 (bahkan terus menurun).

Angka tersebut menginterpretasikan bahwa siklus ekonomi petani tengah mengalami defisit, dimana kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang yang dikonsumsinya. Selain itu juga menjelaskan posisi pendapatan petani yang turun dan berada di bawah nominal kebutuhan pengeluarannya (baik untuk konsumsi maupun produksi).
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak