alexametrics

Sekolah Internasional

Demi Standar Luar Negeri

loading...
Demi Standar Luar Negeri
Demi Standar Luar Negeri. (Istimewa).
A+ A-
JAKARTA - SEKOLAH swasta yang memiliki label internasional tumbuh semakin pesat. Bila di masa lalu sekolah internasional hanya untuk anak-anak diplomat dan anak ekspatriat, kini siapa pun yang memiliki kondisi ekonomi sangat baik bisa ikut bersekolah bersama mereka.

Sekitar empat tahun silam, tepatnya 1 Desember 2014, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 31/ 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia mengharuskan sekolah yang mengklaim internasional mengganti nama menjadi satuan pendidikan kerjasama (SPK).

Sekolah di Indonesia memang bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang dipilih sesuai dengan kurikulum yang cocok dengan sekolah mereka. Lisensi ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit di tambah persyaratan fasilitas sekolah sesuai dengan lembaga pendidikan tersebut.

Tidak mengherankan jika biaya sekolah SPK ini berbanding jauh dengan sekolah swasta lainnya atau pun sekolah milik negara. Meskipun begitu banyak orang tua yang rela mengeluarkan biaya yang sangat besar agar anaknya mendapatkan pendidikan layaknya sekolah di Eropa atau Amerika.



Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad mengatakan, ada kecenderungan meningkatnya minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya kesekolah SPK dengan berbagai alasan beberapa tahun ini. Hamid menjelaskan, SPK berfungsi sebagai alternatif layanan pendidikan bagi mereka yang memerlukan layanan di atas standar nasional pendidikan.

“Kemendikbud memang belum pernah melakukan survei tentang hal ini. Namun dari beberapa pertemuan, orang tua memilih SPK karena alasan kualitas pendidikan, kenyamanan dan keamanan serta persiapan kelanjutan studi anak mereka di luar negeri,” ujar Hamid.

Hamid menegaskan, sekolah SPK bukan sarana komersialisasi pendidikan. Jika ada sekolah SPK yang tidak sesuai dengan janji yang diberikan kepada siswa dan orang tua, Kemendikbud berhak menutup sekolah tersebut. Hamid juga berharap, sekolah SPK menjadi contoh sekolah lain dalam memberikan layanan berkualitas. Mengenalkan inovasi dan kreasi pembelajaran abad ke-21.

Bahkan nantinya dia berharap sekolah SPK diharapkan dapat bekerja sama dan menularkan keunggulannya ke sekolah-sekolah lain di negeri ini. Hingga kini jumlah sekolah SPK seperti yang tertulis dalam situs resmi Kemendikbud hingga Maret 2016 menerbitkan sebanyak 178 surat izin SPK tingkat SD, 157 SPK tingkat SMP, dan 94 SPK tingkat SMA.

Kemungkinan jumlah SPK semakin bertambah setiap tahunnya. Pengamat pendidikan Said Hamid Hasan merasa heran dengan standar untuk menentukan kualitas sekolah SPK. Menurutnya, standar apa yang dibuat negara lain tentunya tidak sama dengan standar pendidikan yang ada di Indonesia.

“Kalau penguasaan m atematika mungkin bisa (sesuai kurikulum), tetapi bagaimana dengan IPA, IPS, juga Bahasa Indonesia bukankah harus diukur dengan standar Indonesia?” tanyanya. Menurutnya pendidikan untuk anak bangsa harus didukung oleh karakter bangsanya.

Oleh karena itu Said berpendapat, kualitas pendidikan yang harus dikembangkan ada lah kualitas untuk hidup sebagai bangsa Indonesia yang berpikir dan berwawasan Indonesia. Dia juga menekankan pentingnya memiliki wawasan sebagai warga ASEAN, Asia, dan dunia.

Ketua Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia (PSSI) Haifa Segeir menegaskan, hadirnya se kolah SPK bertujuan memberikan kontribusi aktif pada pendidikan di Indonesia. Dia mencontohkan hal yang dilakukan PSSI bekerja sama dengan dinas Provinsi DKI Jakarta tahun lalu.
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak