alexametrics

Praktik Politisasi Birokrasi Masih Mengancam Pilkada

loading...
Praktik Politisasi Birokrasi Masih Mengancam Pilkada
Pemilihan kepala daerah (Pilkada). Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mensinyalir politisasi birokrasi masih menjadi ancaman rusaknya sistem pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di berbagai daerah yang sedang berlangsung saat ini.

“Tidak hanya politik uang dan politisasi sara saja yang mengancam, tetapi juga politisasi birokrasi,” ungkap Direktur Politik Kemendagri, Bahtiar, Kamis (12/4/2018).



Menurut Bahtiar, politisasi birokrasi menjadi fenomena yang terus berulang saat pilkada. Hal ini terjadi karena aparatur sipil negara (ASN) di daerah terjebak dalam kondisi keadaan yang dilakukan secara sistematik.

“Hari ini di daerah, ketika kita anjurkan sesuai undang-undang yang menyatakan ASN harus netral, umumnya mereka hanya tersenyum. Karena tak punya pilihan lain untuk bisa survive dalam karier,” ungkapnya, seperti dalam keterangan tertulis.

Para ASN di daerah, kata dia, dihadapkan pada kenyataan jika bersikap netral maka oleh pasangan calon kepala daerah dianggap tidak bersedia membantu atau bekerja. Akibatnya, apabila pasangan calon kepala daerah terpilih, kariernya akan meredup.

“Mereka justru dianggap sebagai musuh," ujarnya.

Sebaliknya, kata dia, justru ASN yang tidak netral mendukung pasangan calon kepala daerah yang terpilih, mendapatkan banyak privilege seperti kenaikan pangkat dan karier yang moncer tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan, kompetensi dan hal lainnya
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak