Ganjar Siap Penuhi Undangan Adu Gagasan KPK: Saya Senang Sekali Berdebat Pemberantasan Korupsi

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya untuk memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna adu gagasan terkait penguatan pemberantasan korupsi bagi penyelenggara negara.

Baginya, undangan adu gagasan itu bukan kali pertama dilayangkan KPK. Saat maju Pilgub Jateng 2013, Ganjar mengaku juga pernah diundang KPK untuk beradu gagasan.



"Oh siap, waktu saya 2013 cagub saya kira itu untuk pertama kali KPK datang kepada para kandidat," ujarnya saat ditemui di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Capres yang diusung Partai Perindo itu pun mengaku ingat betul tak ditanya oleh KPK terkait penguatan pemberantasan korupsi saat itu. Pasalnya, kata Ganjar, dirinya telah memiliki slogan "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi".

"Saya ingat betul pertanyaannya menarik karena ada pasangan 1 ditanyain bagaiamana konsep Anda tentang pemberantasan korupsi. Kedua juga sama ditanya, pas giliran saya saya nggak ditanya, karena slogannya sudah 'Mboten Korupsi Mboten Ngapusi'. Sudah kita tinggal tunggu saja, dan saya menang, saya praktikkan," terang Ganjar.

Atas dasar itu, Ganjar mengaku siap bila diundang KPK untuk adu gagasan dengan kandidat lain oleh KPK. "Jadi saya senang sekali kalau bisa diundang dan kita akan berdebat soal pemberantasan korupsi," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri menyebutkan pihaknya telah menyampaikan undangan ke tiga calon presiden (capres).

"Iya betul, diundang diacara program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintigritas (Paku integritas)," kata Ali saat dihubungi wartawan, Selasa (9/12024).

Dalam undangan tersebut, Ali menyebutkan tertulis tanggal forum itu akan digelar pada Rabu pekan depan.

"Sejauh ini, informasi yang kami peroleh diagendakan pada tanggal 17 Januari 2023 di gedung Merah Putih KPK," ujarnya.



"Paku Integritas merupakan program KPK sejak 2021 melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat guna menguatkan komitmen antikorupsi para penyelenggara negara," tutupnya.