alexametrics

UU MD3 Berlaku Hari Ini, Bamsoet Jamin Tak Akan Ada Warga Jadi Korban

loading...
UU MD3 Berlaku Hari Ini, Bamsoet Jamin Tak Akan Ada Warga Jadi Korban
Ketua DPR Bambang Soesatyo memberikan jaminan penuh tidak akan ada masyarakat apalagi wartawan yang menjadi korban atas UU MD3. Foto/SINDOphoto
A+ A-
JAKARTA - Undang-Undang (UU) tentang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3) yang disahkan melalui rapat paripurna DPR Senin 12 Februari 2018 lalu mulai berlaku hari ini. Terkait hal itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo memberikan jaminan penuh tidak akan ada masyarakat apalagi wartawan yang menjadi korban atas UU MD3.

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini pun mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait UU MD3.



"Saya jamin berlakunya UU MD3 tidak memberikan efek negatif terhadap masyarakat. Jangan sampai ada kesalahpahaman bahwa UU MD3 akan mematikan kritik masyarakat terhadap DPR. Saya pastikan siapapun yang mengkritik DPR tidak akan ada yang dikriminalisasi atau dibawa ke ranah hukum," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Kamis (15/3/2018).

Politikus Partai Golkar ini pun yakin bahwa masyarakat sudah sangat cerdas dalam menyampaikan pendapat, sehingga mampu membedakan antara kritik dan ujaran kebencian. Dia juga meminta masyarakat tetap waspada agar tidak menjadi korban penyebaran berita hoax.

Selain itu, dia juga meminta jangan ada lagi pihak-pihak yang memprovokasi dan mengadu domba sesama anak bangsa atau mengadu domba antara DPR dan rakyatnya dengan mengatakan seolah-olah DPR mematikan demokrasi dan anti kritik.

Kata Bamsoet, DPR menjadi hebat karena diawasi oleh rakyat. Menurutnya, kritik justru sangat diharapkan karena vitamin bagi DPR. "Yang tidak boleh adalah menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah. Kita tentu tidak ingin bangsa ini asyik bergumul saling membenci dan memfitnah satu sama lain," bebernya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, sekalipun Presiden Jokowi akhirnya tidak menandatangani UU MD3, namun tetap sah menjadi UU dan wajib diundangkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945.

"Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan jika RUU yang telah disetujui DPR dan pemerintah tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan," kata Legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah VII ini.

Dia juga mempersilakan masyarakat yang tidak setuju dengan berlakunya UU MD3 melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, sistem ketatanegaraan Indonesia telah memberikan ruang bagi siapapun yang ingin melakukan gugatan karena tidak setuju atas aturan hukum yang sudah ditetapkan.

"Judicial review adalah langkah yang sangat konstitusional. Daripada melakukan demonstrasi maupun menyebarkan fitnah, lebih baik yang tidak setuju bisa melakukan judicial review ke MK. Apapun nantinya putusan MK, DPR siap melaksanakannya. DPR adalah petugas rakyat. Kita taat hukum dan taat azas," jelas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mengajak masyarakat tetap aktif mengawasi DPR. Berbagai kritik, saran, dan masukan dari masyarakat sangat diperlukan agar DPR senantiasa bisa meningkatkan kinerjanya.

"Para anggota DPR lahir dari rahim perjuangan reformasi. Begitupun dengan pemegang kekuasaan di tingkat eksekutif. Karena itu, sangat tidak mungkin UU MD3 yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah malah mengkhianati cita-cita luhur menegakan demokrasi yang beradab dan berkeadilan," pungkasnya.
(kri)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak