alexametrics

Pemberian Cuti Sebulan PNS Tidak Boleh Sembarangan

loading...
Pemberian Cuti Sebulan PNS Tidak Boleh Sembarangan
Pemberian Cuti Sebulan PNS Tidak Boleh Sembarangan. (Ilustrasi).
A+ A-
JAKARTA - Pemerintah memastikan pemberian cuti melahirkan bagi suami yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tidak akan sembarangan.

Pasalnya PNS yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menegaskan bahwa pemberian cuti melahirkan bagi suami berstatus PNS tidak sertamerta langsung diberikan satu bulan cuti, tapi disertai dengan syarat seperti di atur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam Peraturan BKN Nomor 24/2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di jelaskan bahwa pemberian cuti karena alasan penting terdiri atas 15 poin. Pada poin 3 berbunyi PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.

“Itulah yang diatur dalam Peraturan BKN terkait syaratnya. Dibolehkan si pria tadi cuti, tapi ada syarat kalau istrinya yang melahirkan itu dirawat di rumah sakit, kalau tidak dirawat ya tidak,” ujar dia di Kantor Wakil Presiden di Jakarta kemarin.

Politikus PAN tersebut mengatakan Peraturan BKN itu merupakan aturan teknis dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS. Di dalam PP itu diatur tentang tata cara pengambilan cuti secara umum. “Teknisnya berapa hari segala macamnya itu diatur dalam Peraturan BKN,” ujar dia.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman mengatakan, cuti bagi PNS laki-laki yang mendampingi istrinya melahirkan bukanlah cuti tersendiri. Dia mengatakan hal tersebut merupakan salah satu jenis cuti, yakni cuti karena alasan penting.

“Cuti tersebut bukanlah cuti tersendiri semata-mata karena istri melahirkan. Akan tetapi cuti karena alasan pen ting yang dapat diambil untuk mendampingi istri apabila proses kelahirannya betul-betul membutuhkan pendampingan seperti operasi caesar atau membutuhkan perawatan khusus,” jelasnya.

Berdasarkan PP Nomor 11/ 2017 Pasal 310, terdapat tujuh jenis cuti untuk PNS. Diantaranya cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara.

Herman juga membantah bahwa cuti akan langsung diberikan selama satu bulan.

Adapun lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. “Pengertian satu bulan itu merupakan waktu paling lama. Tidak selalu satu bulan, tetapi bisa kurang, disesuaikan dengan kondisi objektif dan alasan yang akuntabel,” ujarnya.

Apalagi dengan perkembangan teknologi kedokteran belakangan ini yang memungkinkan orang yang melahirkan dengan operasi caesar bisa sembuh dalam waktu yang lebih cepat. Jadi cuti sampai satu bulan itu hanya untuk kasus-kasus tertentu saja yang memang betul-betul membutuhkan pendampingan suami.

Pengamat kebijakan publik Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Nur Sadik menuturkan, setiap kebijakan baru yang akan diterapkan oleh pemerintah seharusnya dipertimbangkan secara matang. Setiap putusan, menurut dia, harus tetap melihat kepentingan banyak orang daripada mengutamakan urusan personal.

“Kalau tiga hari atau maksimal seminggu masih wajarlah. Tapi kalau sebulan bisa memengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan prima di pe merintahan sulit tercapai,” tegas Nur Sadik kepada KORAN SINDO kemarin.
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak