alexametrics

Cuti PNS Jangan Ganggu Kinerja

loading...
Cuti PNS Jangan Ganggu Kinerja
Cuti PNS Jangan Ganggu Kinerja. (Koran SINDO).
A+ A-
JAKARTA - Kebijakan pemerintah memberi hak kepada PNS pria untuk mengajukan cuti jika istrinya melahirkan selama satu bulan mendapatkan respons positif.

Namun, pemerintah harus bisa mengantisipasi jangan sampai peluang tersebut justru mengganggu kinerja pelayanan masyarakat. Ketentuan cuti untuk laki-laki PNS yang sudah menikah tersebut dimungkinkan setelah lahirnya Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) No 24/2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS.

Aturan ini sebenarnya sudah diadopsi banyak negara, terutama negara maju. Singapura, misalnya, memberi kesem pat an cuti dua pekan dan memberi bantu an dana di luar gaji. Di antara negara-negara yang memberi hak ini, Jerman tercatat memberi jatah cuti paling besar, yakni hingga satu tahun.

Kekhawatiran cuti memengaruhi kinerja muncul karena selama ini kinerja aparatur sipil negara (ASN) di Tanah Air selama ini belum optimal. Hal ini berbeda dengan kinerja dengan ASN di negara maju yang sudah sangat efektif.



Selain itu, di Tanah Air jika ada PNS yang cuti harus ada PNS lain yang mem-back-up karena pekerjaan masih manual, sedangkan di negara maju pekerjaan administrasi dan pelayan an publik sudah me manfaatkan teknologi.

“Nah, ini persoalan. Ketika mereka (PNS di negara maju) sudah sangat otomatis, menggunakan teknologi tinggi, segala macam, sementara di kita (Indonesia) masih butuh orang. Ketika orang nya tidak ada, akan terganggulah itu (pelayanan publik),” ujar pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Asep Sumaryana MS.

Dia juga menekankan jika Indonesia becermin pada negara maju yang memiliki waktu cuti yang banyak, selain kinerja mereka efektif, warga yang dilayani juga tidak terlalu banyak.

Seperti Norwegia sedikit. Begitu juga Australia, sedikit. Kondisi ini berbeda sekali dengan Indonesia yang merupakan negara besar, jumlah penduduk banyak, dan jangkauan teknologi masih rendah. “Bahkan, infrastruktur kita belum menjangkau sampai pelosok pelosok, sehingga kalau kita mengikuti mereka harus dihitung juga dampak yang ditimbulkan atas kebijakan ini,” ujar Asep.

Untuk mengantisipasi penurunan kinerja, pakar pemerintahan UGM Hempri Suyatnam menyarankan agar PNS laki-laki yang cuti harus tetap diberi beban kerja yang bisa dikerjakan di rumah. Selama cuti, mereka diminta membuat rencana dan target kerja. Sementara untuk mempermudah komunikasi dengan teman kerja, mereka bisa memanfaatkan forum-forum media sosial.

“Saya kira ini mungkin yang bisa dilakukan sehingga selama cuti tetap tidak mengganggu kinerja,” ungkapnya. Bupati Gunungkidul Badingah meyakini kebijakan ini juga tidak akan mengganggu kinerja PNS, karena semua bisa dikoordinasikan di internal organisasi perangkat daerah.

“Ini juga menjadi penghormat an bagi kaum perempuan yang memang membutuhkan suami saat dia harus ‘perang’ saat melahirkan dan mulai merawat anak. Kebijakan ini juga bisa mendorong hubungan yang semakin harmonis suami istri PNS, bisa saling menghargai dan membantu,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Bantul Riyanto menyambut baik rencana pemberian cuti ini. Pemkab Bantul juga siap melaksanakan aturan itu jika memang benar jadi dilaksanakan. Hanya, Riyanto merasa waktu cuti satu bulan terlalu lama. “Menurut saya ini positif, untuk melahirkan itu butuh dukungan psikologi dan itu ada di suami. Tapi nek sesasi (sebulan)... ya mungkin waktunya perlu dipertimbangkan, di tinjau ulang lagi.
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak