Gandeng Pemda, BNPT Yakin Penanganan Terorisme Lebih Efektif

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk bersinergi melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terorise.

Komitmen itu dilakukan dengan penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara BNPT dan Kemendagri di Ballroom Hotel Aryaduta, Jakarta pada Senin 12 Maret 2018.

MoU itu langsung ditandatangani Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. MoU disaksikan para pejabat eselon satu dan dua BNPT serta pejabat dari Kemendagri.

“Mudah-mudahan dengan kerja sama ini akan tercipta sistem pembinaan kepada narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, keluarga, dan jaringannya secara efektif dan efisien. Saat ini ada 600 lebih mantan napi terorisme yang sudah bebas. Penanganan mereka harus benar agar tidak kembali ke jaringan lamanya,” tutur Komjen Suhardi Alius

Menurut Suhardi, MoU ini sangat penting untuk mendukung program-program penanggulangan terorisme, terutama yang melibatkan pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi (pemprov) maupun pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot).

Dengan lebih aktifnya pemerintah daerah dan masyarakat, kata dia, diharapkan bisa menciptakan imunitas di masyarakat dari penyebaran paham radikal terorisme. Ini juga penting untuk melakukan deteksi dini ancaman terorisme yang muncul di masyarakat.

Menurut dia, melalui sinergi ini diharapkan masyarakat tidak lagi memarjinalkan mantan napi terorisme, dan keluarganya.

Dia mengatakan, ini penting agar mereka bisa membaur dan tidak lagi berpikir untuk kembali ke jaringan lamanya. Pasalnya, dari 600 mantan napi yang telah bebas, tiga orang yang pernah menjalani program deradikalisasi, kambuh melakukan aksi terorisme yaitu teror Cicendo, Samarinda, dan Jatiluhur. Begitu juga dengan para returness atau warga negara Indonesia (WNI) yang kembali dari Suriah untuk bergabung dengan ISIS, juga ditangani secara benar.

Menurut Suhardi, BNPT telah memberikan semua data itu ke Kemendagri sehingga seluruh aparat pemerintah mulai dari pusat sampai ke desa bisa terus memantau mereka dan memberikan laporan terkait kegiatanya.

“Ini penting. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah ini, penanggulangan terorisme di Indonesia akan lebih efektif dan diharapkan dengan adanya deteksi dini, pencegahannya akan lebih maksimal,” ungkap mantan Kabareskrim Polri ini,

Selama ini, kata dia, BNPT telah memiliki mitra pencegahan terorisme di daerah, yaitu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Melalui MoU ini, lanjut dia, diharapkan akan terjadi partisipasi aktif kepala daerah untuk memberdayakan dan melibatkan FKPT dalam melindungi daerahnya masing-masing dalam penanggulangan terorisme.

Dari sisi pengawasan, kata Suhardi, pelibatan pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung program BNPT melakukan pengawasan terhadap infiltrasi orang, barang, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 di wilayah perbatasan negara. Apalagi Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan beberapa daerah sering dijadikan kelompok teroris sebagai pintu keluar masuk.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan pihaknya sudah mempunyai data kependudukan yang lebih lengkap dan jelas. Dari 260 juta data penduduk, sebanyak 194 orang juga sudah punya e-KTP atau sudah merekam data.

“Dari kacamata kemendagri, urusan radikalisme dan terorisme, kita harus berani dan sudah berani menentukan sikap siapa kawan, siapa lawan. Baik kelompok golongan apa pun yang ingin memecah belah bangsa ini, mengubah ideologi, dan UUD 45, termasuk membuat kakacauan, ingin merusak Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI,” tutur Tjahjo Kumolo.

Mendagri mengapresiasi kinerja BNPT, termasuk mengurus para returness. “Apapun mereka ini WNI, baik yang mereka terang-terangan meninggalkan negara kita ke Suriah dan kembali lagi. Ini sudah diupayakan oleh BNPT. Juga langkah BNPT mempertemukan pelaku dan korban terorisme. Ini terobosan luar biasa dan baru pertama kali di dunia,” kata Tjahjo.

Melalui MoU ini, Mendagri secara mendukung konsep dan gerakan, sistem dan pola penanggulangan terorisme yang telah dijalankan BNPT. “Kami akan mnedukung baik data maupun informasi, baik koordinasi ke semua daerah, dan kita akan bersama BNPT dalam upaya pengawasan intelijen dan penanganan tindak pidana radikalisme sesuai peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

Mendagri berharap, sinergi ini akan dapat memberikan pendekatan baru terhadap perlakuan dan pelayanan terhadap mantan napi, keluarga, dan jaringan, secara efektif dan efisian, agar mereka benar-benar jauh dan bersih dari paham radikalisme dan terorisme