alexametrics

Tahan Keponakan Setya Novanto, Ini Alasan KPK

loading...
Tahan Keponakan Setya Novanto, Ini Alasan KPK
KPK resmi menahan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP Irvanto Hendro Pambudi, keponakan dari terdakwa Setya Novanto.? Foto/SINDOphoto
A+ A-
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Irvanto Hendro Pambudi, keponakan dari terdakwa Setya Novanto.‎

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, penyidik melakukan pemeriksaan kedua untuk tersangka Irvanto Hendro Pambudi terkait kasus dugaan ‎korupsi pembahasan hingga persetujuan anggaran dan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011-2012. Setelah melakukan pemeriksaan intensif selama sekitar enam jam, akhirnya penyidik memutuskan melakukan penahanan terhadap Irvanto.

Penahanan Irvanto dilakukan, tutur Febri, karena diduga keras yang bersangkutan melakukan dugaan pidana yang disangkakan sebagaimana bukti-bukti yang dimiliki KPK. Penahanan ini juga mengacu pada subjektifitas penyidik dan unsur objektif.

"Tersangka IHP (Irvanto) ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang terletak di Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari ini," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/3/2018) malam.



Saat proyek e-KTP berlangsung, Irvanto Hendro Pambudi adalah Direktur PT Murakabi Sejahtera dan Ketua Konsorsium Murakabi. Irvanto juga merupakan mantan komisaris dan mantan pemilik saham PT Murakabi Sejahtera sekaligus mantan pemilik saham PT Mondialindo Graha Perdana.

Febri melanjutkan, dalam pemeriksaan Irvanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya ini penyidik mengklarifikasi dan mendalami beberapa subtansi. Pertama, beberapa peristiwa terkait dengan aliran dana sebesar USD3,5 juta yang diperuntukkan ke Setya Novanto.

Kedua, bagaimana perpindahan uangnya. Ketiga, komunikasi yang dilakukan Irvanto dengan beberapa pegawai atau petinggi money changer terkait penerimaan uang lewat rekening kemudian diubah melalui barter dan diterima tunai oleh Irvanto. Keempat, pertemuan-pertemuan lain yang terkait.‎

"Sebenarnya sudah kita buka di persidangan terdakwa Setya Novanto, kita (melalui pembuktian JPU dengan menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti) sudah jelaskan bagaimana proses itu terjadi. Namun karena ini tersangka yang terpisah maka pendalaman juga perlu dilakukan kembali. Termasuk jika ada informasi-informasi yang lebih spesifik tentang perbuatan tersangka yang harus diklarifikasi," tegasnya.

Mantan pegawai fungsional Direktorat Gratifikasi KPK ini menuturkan, Irvanto juga sudah pernah memberikan kesaksian dalam persidangan Setya Novanto pada Senin (5/3) lalu. Memang dalam persidangan, Irvanto sebagai saksi sudah menyampaikan bantahan-bantahan. Bantahan yang sama juga pernah disampaikan Irvanto saat tahap penyidikan. KPK mempersilakan Irvanto menyampaikan bantahan.

"Sejak awal kita sudah yakin yah karena bukti-bukti pendukung itu sudah sangat kuat dan KPK juga enggak akan tergantung pada bantahan-bantahan seperti itu. Sudah sering KPK menangani perkara dan tersangka membantah, tapi tentu kami punya bukti lain yang kami ajukan. Ada bukti saksi, petunjuk, dan bukti-bukti surat atau bukti lain sesuai hukum acara yang berlaku," papar Febri.

Saat bersaksi dalam persidangan Setya Novanto, Irvanto memang menyampaikan bantahan tidak pernah melakukan transaksi penerimaan uang dari PT Biomorf Lone Indonesi, Biomorf Lone LLC, dan Biomorf Mauritius Limited yang ditransfer almarhum Johannes Marliem dan Irvanto membantah tidak pernah melakukan penerimaan uang langsung sebagai jatah untuk Setya Novanto.

Irvanto juga membantah pernah menerima uang tunai sebesar Rp2,1 miliar dari petinggi PT Medisis Solutions Muda Ikhsan Harahap di rumah Irvanto, yang lebih dulu diterima Ikhsan dari rekening perusahaan milik tersangka Made Oka Masagung di Singapura.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak