alexametrics

Baleg DPR Gerah UU MD3 Banyak Dikritik

loading...
Baleg DPR Gerah UU MD3 Banyak Dikritik
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas kemeja abu-abu, dalam diskusi Catatan Najwa bertajuk Mengupas UU MD3 di Ruang Diskusi Press Room DPR, Jakarta, Kamis (15/2/2018). (Foto/Rico Afrido Simanjuntak/SINDOnews)
A+ A-
JAKARTA - Banyaknya masyarakat yang mengkritik Pasal 122 huruf k Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) membuat gerah Badan Legislatif (Baleg) DPR. Sebab, Baleg DPR mengklaim pasal tersebut tidak mengancam demokrasi.

"Substansi mana yang mengancam proses demokratisasi? Tolong tunjukkan yang mana," tanya Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam diskusi Catatan Najwa bertajuk Mengupas UU MD3 di Ruang Diskusi Press Room DPR, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Supratman menjelaskan, Pasal 122 huruf k UU MD3 tidak memiliki unsur delik pidana. "Pasal 122 k itu adalah ibarat job description," tutur politikus Partai Gerindra ini.

Sementara Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti tidak sepakat dengan klaim Supratman Andi Agtas. "Akan sangat naif kalau kita bilang pasal itu hanya job description," ujar Bivitri dalam kesempatan sama.

Dia mengakui, bahwa memang Pasal 122 huruf k itu tidak bermakna penegakan hukum. Namun lanjut dia, tetap saja pasal itu memisahkan DPR dengan rakyat selaku konstituennya.
(maf)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak