alexametrics

Nasdem: Sipol Tak Bisa Jadi Pengganti Verifikasi Faktual

loading...
Nasdem: Sipol Tak Bisa Jadi Pengganti Verifikasi Faktual
Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Johnny G Plate menilai verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu tidak bisa menggunakan sistem informasi partai politik (Sipol) di KPU. Foto/SINDOphoto
A+ A-
JAKARTA - Fraksi Partai Nasdem di DPR menilai verifikasi faktual partai politik (parpol) calon peserta pemilu tidak bisa menggunakan sistem informasi partai politik (Sipol) di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka itu, Fraksi Partai Nasdem memprotes sikap Komisi II DPR dengan pemerintah yang menyepakati agar ketentuan verifikasi faktual dihapuskan.

Adapun hal demikian merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR kemarin bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sedangkan RDP kemarin menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan semua parpol mengikuti verifikasi.

"Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 PUU 15 Tahun 2017 harus dilaksanakan seutuhnya," ujar Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Johnny G Plate di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Dia melanjutkan, keputusan MK itu mempertegas bahwa Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dilaksanakan sepenuhnya, di antaranya verifikasi secara fisik dan aktual, faktual terhadap seluruh kepengurusan parpol, kelengkapan-kelengkapan kantor dan administrasi partai politik.

Kemudian nomor rekening parpol, kelengkapan anggaran dasar parpol, surat keterangan pendaftaran nama lambang tanda gambar parpol, syarat keterangan kepengurusan 30% keterwakilan perempuan secara fisik keanggotaan, bukti keanggotaan parpol paling sedikit 1.000 orang.

Johnny berpandangan, Pasal 177 Undang-Undang tentang Pemilu itu harus dilaksanakan verifikasi sebagaimana semestinya. "Dan Sipol atau sistem informasi partai politik yang ada di KPU tidak bisa dijadikan dasar atau mengganti verifikasi fisik yang harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu," tegasnya.

Karena, tambah dia, pendaftaran Sipol dilakukan secara online terhadap data, baik itu keanggotaan atau surat-surat atau rekening yang diperlukan. "Bukan verifikasi untuk memastikan kebenaran keberadaannya," paparnya.
(kri)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak