Isu SARA dan Pelanggaran Moral Akan Hantui Pilkada 2018

JAKARTA - Praktik kampanye hitam diprediksi semakin ramai menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang digelar Juni 2018 mendatang.

Kampanye hitam sudah terlihat dengan beredarnya foto mirip Bupati Banyuwangi, Abdullah Awar Anas yang akhirnya mengembalikan mandat pencalonannya sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur kepada DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Direktur Bhineka Institute, Ridwan Darmawan memprediksi kampanye hitam, termasuk yang bersinggungan dengan isu suku agama ras dan antargolongan (SARA) akan ramai menjelang dan saat pilkada.

"Penganjur (kampanye hitam-red) dan propagandis isu SARA biasanya juga sekaligus bertendensi sebagai 'polisi moral'," kata Ridwan saat dihubungi SINDOnews, Senin (8/1/2018). (Baca juga: Isu Tak Sedap Muncul Jelang Pilkada, Elite Politik Diminta Kesatria )

Ridwan menyesalkan sasaran isu moral kerap menyasar calon pemimpin daerah yang jika diukur dari sisi prestasi terbilang berhasil dalam memimpin daerah, seperti yang dialami Azwar Anas.

Di luar kontestasi politik, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini menyesalkan mundurnya Anas dari pencalonannya di Pilgub Jatim akibat isu tersebut.

Padahal, kata dia, tidak ada jaminan tindakan tersebut memengaruhi cara kerja dan keberhasilan calon ketika terpilih. Terlebih, sambung dia, hal itu kemungkinan dilakukan jauh sebelum menjabat sebagai kepala daerah.

Ridwan berharap kampanye hitam dan isu SARA tidak terjadi dalam pilkada agar proses demokrasi yang lebih jujur dan bermartabat. "Oleh karenanya masyarakat hari ini lebih cendrung mencari pemimpin amanah, tidak korupsi, tidak mengabaikan kepentingan rakyat. Itu ukuran-ukuran umum masyarakat kita hari ini," tuturnya.