Perekaman E-KTP Dijanjikan Selesai 2018

JAKARTA - Pemerintah optimistis sisa target perekaman bagi wajib kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sebesar 3% atau setara dengan 6 jutaan penduduk dapat diselesaikan pada akhir 2018. Target ini bisa dicapai asalkan masyarakat proaktif melakukan perekaman.

Keyakinan itu didasari dengan upaya jajaran Kemendagri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil), yang selama 2017 melakukan berbagai terobosan. Selama 2017, dorongan yang kuat Kemendagri untuk menuntaskan masalah pelayanan administrasi kependudukan, khususnya perekaman dan pencetakan e- KTP elektronik, telah menampakkan hasil yang menggembirakan. "Perekaman e-KTP tentu terkendala bila masyarakat tidak mau segera merekam. Kalau masyarakat aktif, saya meyakini sisa target tersebut bisa diselesaikan," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (1/1/2018).

Pada pelaksanaannya, kata dia, ada tiga masalah besar yang selama ini menjadi kendala dalam pelayanan e-KTP yakni pengadaan blangko, pemeliharaan sistem penunggalan data (annual technical support/ATS), dan pengadaan lisensi. "Saat ini masalah tersebut telah teratasi dengan ditandatanganinya kontrak ATS, pengadaan lisensi, dan kontrak pengadaan blangko e-KTP pada triwulan keempat tahun 2017," ucap dia.

Dengan demikian, lanjut dia, semua hasil perekaman e-KTP sudah dapat ditunggalkan dan dicetak pada hari yang sama. Kemudian surat keterangan yang selama ini sebagai pengganti tanda identitas secara berangsur telah dapat diganti dengan e-KTP karena blangko e-KTP tersedia dengan jumlah yang cukup di seluruh Indonesia.

"Dengan jumlah blangko yang saat ini tersedia cukup dan sudah terdistribusi ke daerah, maka diminta semua kepala dinas untuk mencetak semua hasil perekaman baru dan suket. Bagi daerah yang blangko e-KTP akan habis agar segera mengambil ke pusat. Saat ini di Ditjen Dukcapil tersedia 2,7 juta keping blangko," terang dia.

Memasuki tahun politik 2018 ini, lanjut mendagri, di samping memfokuskan pada penyelesaian target perekaman dan pencetakan e-KTP, Kemendagri melalui jajarannya di Ditjen Dukcapil juga akan memberikan perhatian yang serius pada stabilitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), ketersediaan lisensi, blangko e-KTP, dan annual technical support (ATS), serta mengobarkan gerakan "Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan". Gerakan ini akan efektif untuk membangun ekosistem administrasi kependudukan yang lebih baik.

Dirjen Adminduk Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, upaya yang telah dilakukan Kemendagri ini membawa dampak positif di berbagai daerah. Hal itu ditunjukkan dengan antusiasme masyarakat mendatangi pusatpusat pelayanan. "Di sisi lain tampak kegairahan instansi pelaksana dan berbagai komponen bangsa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan administrasi kependudukan terutama rekam cetak e-KTP," kata dia.

Dia mengungkapkan, dalam kurun waktu dua bulan terakhir setidaknya ada tiga event besar di luar pelayanan reguler yang mendapatkan dukungan dari elemen masyarakat, yakni Nusantara Expo di TMII, Korpri Expo di Pasar Minggu, dan Perempuan Peduli Pelayanan Publik di Samarinda dan Balikpapan. Khusus untuk Nusantara Expo di TMII, setidaknya 31.000 pemohon dari DKI dan luar DKI mengajukan permohonan pencetakan e-KTP.

"Pelayanan serupa juga terjadi hampir merata di seluruh Indonesia yang diprakarsai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dukungan pemerintah daerah setempat, seperti pelayanan pada event Car Free Day, pelayanan di pusat perbelanjaan, mal, dan pelayanan pada hari libur," beber dia.