alexametrics

KPK Buka Penyelidikan Baru Kasus Korupsi E-KTP

loading...
KPK Buka Penyelidikan Baru Kasus Korupsi E-KTP
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto/Dok/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan baru terkait kasus yang menjerat ketua DPR non-aktif Setya Novanto. Penyelidikan baru kali ini terkait dugaan menghalangi penyidikan, penuntutan, hingga persidangan untuk kasus korupsi proyek e-KTP.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan, sejak beberapa pekan lalu KPK sudah membuka penyelidikan baru terkait dengan dan teruntuk Setya Novanto. Bahkan, menurut Febri sudah ada pihak-pihak terperiksa yang dimintai keterangan. Penyelidikan tersebut sehubungan dengan delik obstruction of justice sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).



Materi dalam penyelidikan tersebut satu di antaranya sehubungan dengan tindakan buron Setya Novanto saat dicari di kediamannya pada Rabu (15/11/2017) hingga peristiwa kecelakaan mobil di Permata Hijau pada Kamis (16/11/2017). "Pendalaman informasi peristiwa seputar kecelakaan mobil yang dinaiki SN pun sedang kami telusuri. Jadi, dalam penyelidikan obstruction of justice terkait seputar peristiwa kecelakaan tersebut. Poinnya, KPK sudah menangani obstruction of justice dalam kasus KTP elektronik ini," ungkap Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 belas tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta."

Mantan pegawai fungsional Direktorat Gratifikasi KPK ini mengatakan, kalau melihat persidangan perdana pembacaan surat dakwaan perkara dugaan korupsi proyek e-KTP atas nama terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (13/12), sebenarnya menjadi ujian bagi proses penegakan hukum di Indonesia. Pasalnya, dalam persidangan, Novanto bahkan beralasan sakit hingga membisu. "KPK mengingatkan agar tidak berupaya menghambat penanganan perkara yang sedang berjalan. Karena terdapat risiko hukum yang cukup berat seperti diatur di Pasal 21 UU Tipikor atau obstruction of justice," tandasnya.

Padahal, ungkap Febri, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan pada Rabu (13/12/2017) yang dilakukan dokter KPK serta tim dokter ahli dari RSCM dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sudah dipastikan bahwa Novanto dalam keadaan sehat dan bisa menjalani persidangan. Bagi KPK, lanjut Febri, alasan sakit seperti itu menjadi perhatian serius ke depan.

"Apa yang terjadi sejak pertengahan November dan kemarin Rabu di sidang KTP elektronik, kami harap ke depan jadi pembelajaran bagi semua pihak yang menjadi tersangka, terdakwa, atau bahkan saksi agar tidak menggunakan alasan sakit yang dapat menghindari atau menunda proses hukum," paparnya.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak