Lewat Sekolah Calon Kepala Daerah, PDIP Cetak Pemimpin Ideologis

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melanjutkan program sekolah para calon kepala daerah. Bahkan program itu dilembagakan dan wajib diikuti para calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah.

“Hari ini sekolah calon kepala daerah dimulai sebagai tahapan strategis di dalam memenangkan Pilkada Serentak tahun 2018," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/12/2017).

Pada tahap ini, kata dia, sebanyak 90 orang mengikuti sekolah calon kepala daerah. Menurut dia, sekolah ini sebagai tanggung jawab partai untuk menghasilkan kepemimpinan ideologis.

"Kepemimpinan yang membumikan Pancasila dan kepemimpinan yang membangun peradaban dengan memberi jawaban atas berbagai persoalan bangsa dan negara guna membangun masa depan lebih baik," tutur Hasto.

Selain aspek ideologis, kata dia, kurikulum sekolah calon kepala daerah dirancang untuk membekali calon mengenai tata pemerintahan yang baik, reformasi birokrasi, pemerintahan bersih dan bebas korupsi.

"Serta hal-hal terkait dengan strategi pemenangan pemilu berdasarkan kekuatan gotong royong," kata Hasto.

Melalui gotong royong, kata dia, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai bergerak satu arah memenangkan pilkada.

Bagi PDIP, kata Hasto, pilkada bukan persoalan orang per orang, melainkan pergerakan kolektif kepartaian bersama pasangan calon untuk memenangkan hati rakyat.

Dia menjelaskan, dalam sekolah tersebut juga dibangun emotional bonding atau ikatan emosional seluruh calon.

"Sehingga ketika terpilih nanti akan saling bekerja sama. Kerja sama secara horisontal untuk menjalankan konsepsi pembangunan semesta berencana yang dirintis oleh Bung Karno. Kerja sama secara vertikal untuk memerkuat konsolidasi politik Presiden Jokowi," tuturnya.

Dia menegaskan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri akan memberikan pembekalan khusus bersama kepala daerah PDIP yang dinilai berhasil.

“Keberhasilan para kepala daerah PDI Perjuangan spt di Surabaya, Banyuwangi, Ngawi, Tabanan, Bangki, Dharmasraya, Semarang, Sukoharjo, Kulonprogo dan lain-lain akan menjadi inspirasi terhadap model pemerintahan pro rakyat; pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," tutur Hasto.