alexa snippet

Pilkada (Semestinya) Asyik

Pilkada (Semestinya) Asyik
Doktor Sosiologi Universitas Padjadjaran, Jannus TH Siahaan.Foto/Istimewa
A+ A-
Jannus TH Siahaan  
Doktor Sosiologi Universitas Padjadjaran

HINGAR-bingar menjelang pemilihan kepala daerah serentak sudah mulai terasa. Lihat saja, spanduk dan baliho semakin bersemangat mengepung ibu kota provinsi, kota, dan kabupaten. Tempelan-tempelan foto kandidat melekat naif di pohon-pohon pinggir jalan sampai pelosok-pelosok kota.

Beda tipis, bahkan seolah berlomba dengan iklan sedot WC atau pijat tunanetra panggilan, misalnya. Headline dan judul-judul berita sudah mulai banyak yang bernuansa kritik deklaratif alias mengkritik untuk memperlihatkan niat pencalonan kandidat. Solusi-solusi berbagai persoalan seolah melekat di tiap kandidat, persis seperti malaikat-malaikat yang mendadak muncul ke pelataran publik.
 
Sekalipun sebenarnya terkadang mirip tukang obat yang mendadak buka tikar di trotoar, lalu berteriak pakai toa menjajakan berbagai jenis obat panu dan kudis dengan pembukaan sulap kelas recehan. Lantas, apakah semua itu menambah meriahnya kehidupan daerah? Di mata saya, jawabannya tidak. Justru situasi kota semakin kehilangan jiwa dan roh.

Beberapa hari saya sempatkan diri untuk berkeliling beberapa daerah, saya merasa bahwa lokasi-lokasi di mana pilkada serentak akan dilangsungkan terasa semakin kurang asyik menjelang pemilihan.
Dengan bacot lain, daerah semakin kehilangan daya magis edukatif intelektualnya.

Ternyata selama ini, demokrasi elektoral hanya sebatas itu dimaknai oleh banyak tokoh politik lokal. Perang baliho, perang foto, ataupun adu lantang dalam deklarasi, justru makin membuat saya berintrospeksi diri, ada jiwa dan roh politik demokrasi yang hilang.

Misalnya, banyak yang mengaku calon muda, pembaru, tapi justru ikut membuat suasana menjelang pilkada makin tidak asyik, makin tidak mendidik, tidak muda, dan makin hambar nilai. Narasi politik semakin tidak berwi­bawa. Aktor-aktor politik justru masih menganggap demokrasi elektoral hanya sebatas itu.

Risikonya, polah semacam ini hanya membangun citra bahwa demokrasi adalah barang mahal. Arti lainnya, kepemimpinan menjadi berbanding lurus dengan keuangan dan kekayaan. Dan arti naifnya, tidak ada yang benar-benar layak menjadi pemimpin karena semuanya ternyata hanya dipoles dengan angka-angka tertentu.

Barang siapa yang mampu mencumbui mata publik dengan baliho-baliho, maka layak dianggap sebagai salah satu kandidat potensial. Barang siapa yang mampu bertingkah aneh dan lucu, berani one man show berlagak seperti malaikat tanpa sayap, kemudian menjadi headline media-media, maka dianggap sudah memenuhi kriteria.

Walhasil, demokrasi elektoral hanya sebatas itu. Bahkan yang bergelar akademis ini itu, yang akhirnya memutuskan untuk ikut terlibat kontestasi, tidak membawa dampak psikologis apa pun kepada publik, bahkan gagal membuat demokrasi elektoral di daerah menjadi sebuah proses politik yang asyik, menarik, dan menggugah hati pemilih.

Dalam perspektif elektoral umum, sebagaimana dituliskan oleh pakar pemilihan Harvard University, Profesor Pippa Noris, pemilihan sejatinya dilakukan hanya untuk dua hal. Pertama  untuk memajukan atau menempatkan calon-calon pemimpin terbaik plus berkualitas ke pentas kekuasaan.

Kedua untuk menggantikan pemimpin dan pemegang kekuasaan yang tidak berkualitas bin tidak berbuat apa-apa selama duduk di panggung kekuasaan. Bahkan untuk fungsi yang kedua, Pippa Noris menulis dengan kesan yang sangat kuat, yakni “To kick the rascals out“ alias untuk menendang para bajingan agar keluar dari pentas politik.

Jadi, jika menurut Anda ada calon yang lebih baik, berkualitas, dan mampu memenuhi harapan ketimbang yang sedang bercokol saat ini, maka perjuangkanlah beliau untuk menggantikan yang sudah ada. Tapi jika menurut Anda yang sudah ada alias yang sedang berkuasa masih yang terbaik, maka silakan perjuangkan beliau untuk tetap stay tuned di posisi semula.

Namun, mari bangun prosesnya dengan cara dan dinamika yang membanggakan. Bangun prosesnya yang menyadarkan publik bahwa kedaulatan yang sebenarnya adalah ada di tangan publik, bukan di tangan para elite yang senangnya menari-nari atau malah memilih diam dalam seribu citra buatan.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top