alexametrics

Seleksi Hakim Konstitusi Setengah Hati

loading...
Seleksi Hakim Konstitusi Setengah Hati
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil.Foto/SINDOphoto/Dok
A+ A-
M Nasir Djamil
Anggota Komisi III DPR RI

MESKIPUN sempat menuai kecaman dari pegiat antikorupsi dan lembaga bantuan hukum, akhirnya Prof Arief Hidayat kembali melenggang dan memperpanjang statusnya sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi (MK). Rabu, 6 Desember 2017, setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi Hukum DPR RI, Guru Besar Hukum di Universitas Diponegoro tersebut disetujui untuk melanjutkan pengabdiannya pada periode kedua di lembaga yang berdiri sejak 2003 itu.



Sebelum Arief Hidayat disetujui kembali, waktu itu ada pertanyaan soal  perlukah ia diseleksi ulang melalui panel ahli dengan cara uji kepatutan dan kelayakan atau langsung ditetapkan? Hal ini penting agar proses pengajuan hakim konstitusi dapat berwibawa sehingga dapat menjadi penyempurna dalam menghadirkan seorang “pengawal konstitusi” yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sesuai syarat dalam Pasal 24C UUD 1945.

Apalagi berdasarkan Pasal 19 dan 20 UU MK, pencalonan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Adapun ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur secara internal  masing-masing lembaga yang berwenang, baik DPR, presiden, maupun MA.

Proses seleksinya  dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. Dalam praktiknya, ketiga lembaga cenderung berbeda dalam tata cara seleksi. MA misalnya tidak ada proses yang terbuka, sementara presiden di era Joko Widodo mendapatkannya melalui panitia seleksi, dan DPR melalui panel ahli dan fit and proper test.   

Seleksi yang Berwibawa  

Sejatinya, proses pengajuan hakim konstitusi di DPR telah memiliki model yang jelas dan cukup baik, khususnya pada 2013 di mana tim pakar atau panel ahli diikutkan secara intensif untuk membantu proses fit and proper test di Komisi III. Dengan demikian, proses pengajuan hakim konstitusi dapat dikatakan berwibawa karena memenuhi aspek transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai aturan main yang ada dalam Pasal 19 UU MK.
halaman ke-1 dari 3
BERITA TERKAIT
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak