Mendagri Minta Bawaslu Tegas Terkait Isu SARA di Pilkada 2018

JAKARTA - Berita bohong atau hoaks mengenai isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) masih marak dalam praktik demokrasi di Indonesia khususnya menjelang pilkada.

Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, memerintahkan pihak Bawaslu RI untuk memberi sanksi tegas kepada pihak yang terlibat dalam isu sara tersebut.

"Kami minta ada sanksi dari Bawaslu, sanksi tegas sesuai UU yang ada," kata Tjahjo di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Tjahjo pun menginginkan agar nantinya saat ajang kontes pesta demokrasi pemilihan kepala daerah 5 tahun ini terdapat pendewasaan politik, di mana para tokoh atau calonnya dapat menjaga sesama.

"Perlu sosialisasi perlu pendewasaan poltik. Dimana para elite politiknya bisa harus mampu menjaga," jelas Tjahjo.

"DKI saja yang ribut-tibut tapi hari H nya aman kok. Enggak ada satu pun gesekan, enggak ada satu perkelahian," sambungnya.

Selain itu, saat masa kampanye Pilkada serentak 2018 ini, Tjahjo melanjutkan bahwa nantinya juga terdapat sebuah kampanye yang santun dan tidak terdapat praktik politik uang.

"Yang diinginkan ya kampanye yang santun, yang satu program adu konsep, tidak ada politik uang. Stabilitas aman terkendali, sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran yang tidak perlu," tandasnya.