Mendes PDTT Optimistis Dana Desa Tahun Ini Terserap 100%

BANTUL - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo optimistis dana desa tahun ini mampu terserap 100%. Dasarnya adalah saat ini saja dana desa Rp60 triliun telah terserap 98%. Untuk itu ia menepis keraguan yang menganggap desa tidak mampu mengelola dana desa.

Eko mengatakan, pada 2015 dana desa Rp20 triliun hanya terserap 82% karena masih banyak desa yang belum begitu kuat. Namun karena komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) begitu kuat, ketidakcapaian tersebut bukan membuat dana desa dihentikan tapi justru dinaikkan 2 kali lipat menjadi Rp46,9 triliun.

“Tapi ternyata desa kalau didampingi dan diberi kepercayaan bisa, dana desa tahun 2016 terserap dari 97%," katanya saat memberikan arahan pada Rembug Desa Nasional 2017 di Kampung Mataraman, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, Senin (27/11/2017).

Ia melanjutkan, tahun depan semua proyek dana desa dilakukan swakelola. Menurutnya, ide dana desa adalah uangnya harus digelontorkan ke desa sehingga bisa meningkatkan daya beli desa.

Dalam hal ini, LKPP akan mengubah aturan proyek lebih dari Rp200 juta yang awalnya wajib dilakukan oleh kontraktor, sehingga berapapun jumlah proyek dana desa dapat dilakukan swakelola. "Kalau kita beli bahan di kota, uangnya ke kota. Kalau pakai kontraktor, uangnya juga ke kota," ujarnya.

Bupati Bantul Suharsono mengajak seluruh kepala desa yang hadir untuk memanfaatkan Rembug Desa Nasional sebagai refleksi kekurangan pelaksanaan UU Desa. Menurutnya, pembangunan desa adalah cikal bakal pembangunan negara.

"Bila desa kuat maka negara pun akan kuat. Kuatnya negara tergantung pada keberhasilan membangun desa. Ujung tombak maju dan tidaknya negara adalah dari desa," ujarnya.

Menurutnya setiap desa memiliki masalah berbeda, sehingga cara menanganinya pun berbeda. Ia juga mengingatkan kepala desa agar tidak takut menggunakan dana desa.

"Dana desa harus digunakan, jangan sampai utuh, jangan takut-takut. Dikasih dana desa harus habis, tapi juga harus digunakan sesuai perundang-undangan," ujarnya.

Untuk diketahui, Rembug Desa Nasional 2017 digelar 26-28 November 2017, yang dihadiri oleh perwakilan bupati/wali kota se-Indonesia, lebih dari 4.000 kepala desa, pimpinan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pendamping desa. Dalam kegiatan yang diinisiasi Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjid tersebut juga diluncurkan BUMDes Mall, sarana e-commerce oleh BNI sebagai sarana promosi produk unggulan desa. BUMDes Mall dapat diakses di http://bumdes-mall.com.