alexametrics

Panglima TNI Baru Diharapkan Tidak Berpolitik Praktis

loading...
Panglima TNI Baru Diharapkan Tidak Berpolitik Praktis
Ilustrasi prajurit TNI. Foto/SINDOphoto/Dok
A+ A-
JAKARTA - Jelang masa pensiun Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Presiden harusnya segera menenetukan penggantinya. DPR khususnya Komisi I berharap Panglima TNI baru tidak berpolitik praktis.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Arwani Thomafi yang menyatakan Panglima TNI baru harua punya peran strategis dalam menghadapi tahun-tahun politik, yakni Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.



"Memastikan TNI tidak berpolitik praktis, imparsial, dan teguh mengawal kedaulatan NKRI menjadi agenda penting di bawah komando Panglima TNI yang baru," ucapnya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Selain peran netralitas, Panglima TNI juga perlu memerhatikan persoalan modernisasi kekuatan TNI serta persoalan kesejahteraan TNI. "Ini menjadi pekerjaan rumah yang senantiasa harus terus dikawal pimpinan TNI," jelasnya.

Menurutnya, konstitusi telah memberikan mandat penuh kepada presiden untuk mengusulkan pergantian panglima TNI. Terkait siapa dan dari matra mana. Lantaran hal tersebut telah menjadi hak prerogatif Presiden.

"Kapan dan dari angkatan mana, biarlah menjadi hak prerogatif Presiden. TNI mempunyai tradisi pengkaderan yang sangat bagus dan teruji," ungkapnya.

"TNI punya banyak stok kader yang selain professional dan tangguh, juga sangat siap untuk mengisi estafet kepemimpinan di TNI. Presiden tinggal milih saja. Domain kami nanti soal setuju atau tidak," tambahnya.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak