alexametrics

Kegaduhan KPK versus Polri

loading...
Kegaduhan KPK versus Polri
Guru Besar Ilmu Hukum, Kepala Pusat Studi Pancasila UGM 2013-2015 Prof Dr Sudjito, SH, MSc. Foto KORAN SINDO
A+ A-
Prof Dr Sudjito SH MSi
Guru Besar Ilmu Hukum UGM

KEGADUHAN sama artinya dengan keributan, kekacauan, atau kerusuhan. Ini bukan istilah baru. Pun pula publik sudah paham maknanya. Tak seorang pun menghendaki kegaduhan itu terjadi. Pastilah ada upaya-upaya pencegahan maupun penyelesaian, bila kegaduhan terjadi di luar harapannya. Suasana kehidupan damai, tenang, dan tenteram, menjadi dambaan bersama, agar kehidupan berjalan lancar dan produktif.



Realitas empiris menunjukkan, kegaduhan antara KPK versus Polri tidak pernah sirna. Dari satu kasus ke kasus lainnya, kegaduhan kembali menyembul ke permukaan. Drama ”cicak versus buaya” yang pernah menggemparkan negeri ini beberapa waktu lalu, kini po­tensial terulang kembali, ketika Bareskrim Polri menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, terkait laporan Sandi Kurniawan. Riak-riak kegaduhan itu sudah kasatmata.

Patut diapresiasi sikap bijak Presiden Joko Widodo cepat merespons riak-riak kegaduhan tersebut. Beliau meminta perkara yang menjerat Agus dan Saut dihentikan bila tidak berdasarkan bukti. ”Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak berdasar bukti dan fakta. Saya sudah minta dihentikan kalau hal-hal seperti itu, dihentikan,” kata Presiden sebelum bertolak ke Vietnam di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Hikmah pelajaran macam apa yang mesti ditarik oleh bangsa ini, mengapa ”perseteruan” antara KPK versus Polri masih menyisakan ”titik-titik api”, yang sewaktu-waktu bisa membara kembali?

Pertama, mestinya semua pihak sadar bahwa negeri ini berdasarkan pada hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan semata. Indonesia yang kita cintai ini, adalah negara hukum. Secara eksplisit, konstitusi telah menyuratkan hal tersebut. Telah jelas pula diperoleh pemahaman tentang kaitan antara hukum dan kekuasaan. Amanat konstitusi itu mestinya menjadi dasar dan pintu masuk penyelesaian setiap ada kegaduhan antara KPK versus Polri. Tegasnya, kedua belah pihak diharapkan tidak berpolemik dan berdebat soal perundang-undangan, ataupun perihal kekuasaan masing-masing semata, tetapi berintrospeksi untuk mendudukan sikap dan perilakunya itu sampai pada tataran konstitusi secara utuh, termasuk kandungan nilai-nilai Pancasila yang terdapat di dalamnya.

Kedua, memahami kaitan antara hukum dan kekuasaan, memang tidak semudah membalik tangan. Pemahaman bisa sesat, bila diawali emosi, nafsu kekuasaan, atau kepentingan institusional. Sikap emosional, perlu diredakan dulu, sebelum sampai pada suatu keputusan tertentu. Kendali diri melalui pendayagunaan kalbu, pendayagunaan kecerdasan spiritual, perlu dimaksimalkan. Amat disayangkan bila tokoh-tokoh yang diberi amanat sebagai penegak hukum, kehilangan jati dirinya sebagai manusia beradab, tidak berbudi luhur, tetapi mengumbar nafsu-nafsu kekuasaannya. Jangan nodai negeri ini dengan sikap dan perilaku rasional tanpa moralitas kebangsaan.
halaman ke-1 dari 2
BERITA TERKAIT
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak