Koalisi Kebangsaan: Perlu Upaya Serius Menekan Kehilangan Pangan

JAKARTA - Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo mengatakan, saat ini Indonesia masih mengalami masalah kehilangan pangan (food loss) dan pemborosan pangan (food waste).

Karena itu, jawaban atas kebutuhan ketersediaan pangan yang akhirnya berpengaruh terhadap ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi, namun juga mengatasi masalah kehilangan dan pemborosan pangan.

Mengacu dari data The Economist Intelligence Unit tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara yang membuang makanan terbanyak di dunia setelah Arab Saudi.



"Rata-rata setiap orang Indonesia membuang sekitar 300 kg makanan layak makan setiap tahunnya atau secara keseluruhan hampir 13 juta ton makanan dibuang sia-sia setiap tahunnya di Indonesia dengan nilai keekonomian setara dengan Rp27 triliun," ujar Pontjo saat diskusi secara daring bertema Mengurangi Food Loss dan Food Waste untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional, Jumat (17/11/2023).

Pontjo yang juga Ketua Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti ini mengatakan, kehilangan dan pemborosan pangan, selain menyebabkan hilangnya nilai ekonomi pangan itu sendiri dan berdampak langsung terhadap memburuknya ketahanan pangan nasional.

Menurut dia, harus ada upaya sungguh- sungguh dari semua pihak untuk menekan kehilangan dan pemborosan pangan. Pemanfaatan inovasi teknologi diyakini dapat membantu memperkecil kehilangan dan pemborosan pangan. Selain itu, hal ini terjadi karena persoalan budaya.

"Kita merasa bersyukur bahwa penanganan kehilangan dan pemborosan pangan telah menjadi perhatian sungguh-sungguh pemerintah. Badan Pangan Nasional lewat kampanye Stop Boros Pangan serta Belanja Bijak telah melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi untuk mengurangi pemborosan pangan. Sesuai komitmen dalam SDGs, negara-negara di dunia termasuk Indonesia diharapkan dapat mengurangi 50 persen food waste per kapita di tingkat retail dan konsumen pada 2030," kata Pontjo.

Menurut dia, upaya membangun ketahanan pangan termasuk mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan tentu tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah, namun juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Untuk itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari hulu ke hilir yang melibatkan akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah, dan media massa serta peran masyarakat juga sangat diperlukan.