Pidato Ganjar di KPU soal Pelemahan Demokrasi, Prabu Revolusi: Tak Bisa Dianggap Santai

JAKARTA - Deputi Komunikasi 360 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud , Prabu Revolusi menyebut pidato capres yang didukung partai Perindo Ganjar Pranowo tidak bisa dianggap sepele soal demokrasi di Indonesia saat ini. Sebab pemimpin yang terpilih pada pesta demokrasi lima tahunan ini akan menentukan nasib seluruh rakyat Indonesia.

"Kemarin kita lihat Mas Ganjar berpidato dengan sungguh-sungguh karena merasa bahwa ini bukan permainan, ini tidak bisa dianggap santai, tidak bisa dianggap biasa-biasa saja," kata Prabu saat dihubungi, Jumat (17/11/2023).

Dalam pidatonya, Ganjar mengatakan, momen politik kali ini ditandai semacam pelemahan atas kondisi demokrasi. Hal itulah yang menyebabkan keadaan politik di Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja.



Prabu menyebut salah satu instrument yang menyebabkan demokrasi tidak baik, adalah ketidaknetralan oknum aparat dalam mengawal pemilu ini. Dengan melihat kejadian itu, dia meminta masyarakat ikut andil mengawasi agar pemilu dapat berjalan secara jujur, adil dan damai.

"Nah salah satu penyebabnya demokrasi kita tidak baik baik saja menurut kami adalah adanya modus, kemudian adanya indikasi ketidaknetralan dari oknum-oknum aparat," kata Prabu.

"Yang ingin kita jaga, kita ingatkan kembali pada aparat dan juga tentunya rakyat untuk betul betul menjaga netralitas dari pemilu kita kedepan. Kami optimis adalah bahwa rakyat juga sekarang memiliki andil yang besar peran yang besar untuk menjaga dengan cara apa mengawasi dan melaporkan," sambungnya.

Sementara itu, Dosen Departemen Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman menyoroti pidato Capres 2024 Ganjar Pranowo. Masing-masing capres dan cawapres mendapat kesempatan berpidato usai prosesi pengambilan nomor urut Pilpres 2024 di KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Dari tiga pidato yang disampaikan, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang paling memberikan penekanan secara tegas dan kontekstual terkait proses demokrasi di Indonesia saat ini.

Mantan Gubernur Jateng itu menunjukkan kekhawatirannya terkait indikasi instrumentalisasi hukum demi kepentingan politik. Khususnya terkait gugatan pasal yang memberikan ruang bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.