Bantuan Rp600.000 untuk Karyawan, DPR Ingatkan Harus Tepat Sasaran

Kamis, 06 Agustus 2020 - 18:11 WIB
loading...
Bantuan Rp600.000 untuk Karyawan, DPR Ingatkan Harus Tepat Sasaran
Wakil Ketua DPR Koordoinator Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad ingatkan pemerintah agar bantuan harus tepat sasaran. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pimpinan DPR menyambut baik rencana pemerintah yang hendak memberikan bantuan sebesar Rp600.000 per bulan bagi masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta. Namun, DPR mengingatkan pemerintah agar pemberian bantuan itu tepat sasaran sehingga pendataannya harus dilakukan dengan baik.

“Saya pikir itu langkah baik yang dilakukan pemerintah dan ini tidak hanya dilajukan oleh pemerintah Indonesia, di negara lain pun diadakan, namun kami ingatkan bahwa bantuan dalam bentuk apapun harus sampai ke tangan yang berhak,” kata Wakil Ketua DPR Koordoinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/8/2020). (Baca juga: Menko Airlangga Siapkan Kebijakan untuk Bantu Buruh Gaji di Bawah Rp5 Juta)

Dengan demikian, anggota Komisi I DPR ini melanjutkan, pendataannya harus dilakukan dengan baik sehingga, penerima bantuan itu benar-benar masyarakat yang membutuhkan. “Pendataan yang ada harus baik dan dari hasil pendataan itu bisa diterima oleh yang memang betul-betul memerlukan dan sesuai sasaran,” pintanya.

Soal besarannya, menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, Rp600.000 itu sudah merupakan nilai yang maksimal karena, di kondisi pandemic Covid-19 saat ini semua patutnya bersyukur karena pemerintah masih memberikan program seperti ini yang bisa membantu perekonomian masyarakat. “Kalau menurut kita itu adalah nilai maksimal yang memang bisa diberikan pemerintah pada saat ini dan kita bersyukur masih ada program seperti itu yang sedikit banyak bisa membantu bagi yang benar-benar memerlukan,” kata Dasco. (Baca juga: Bantuan Rp600 Ribu/Bulan Bagi Pekerja dengan Gaji di Bawah Rp5 Juta Masih Difinalisasi)

Terlebih, dia menambahkan, ada ancaman resesi karena pertumbuhan ekonomi -5,32 di kuartal kedua 2020 sehingga, pemerintah memang harus lebih berhati-hati membuat kebijakan-kebijakan ekonomi. Pemerintah juga harus menekan serapan anggaran agar ekonomi bergerak di kementerian-kementerian dan juga serapan anggaran di pemerintah daerah (pemda). “Itu sangat penting juga supaya ekonomi di pusat maupun daerah terus bergerak agar situasi yang ada bisa agak membaik,” kata Dasco.
(cip)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1621 seconds (0.1#10.140)