Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Besok, Jokowi Rapat Terbatas dengan Kapolri Bahas Densus Tipikor
Besok, Jokowi Rapat Terbatas dengan Kapolri Bahas Densus Tipikor
A
A
A
BANDUNG - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian enggan menanggapi sejumlah kritik yang diarahkan terhadap pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor).
"Nanti saya mau wawancara spesifik tentang Densus Tipikor. Kalau bicara soal itu sekarang, dipotong-potong. Itu (Densus Tipikor), memerlukan penjelasan komprehensif," ujar Tito seusai membuka pertemuan 1st Melanesian Spearhead Group (MSG) Regional Security Strategy (RSS) Working Group Meeting di Hotel Sheraton, Jalan Ir H Djuanda (Dago), Kota Bandung, Senin (23/10/2017).
Jenderal polisi bintang empat itu mengemukakan, dalam waktu dekat jajaran Polri akan menggelar rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas tentang Densus Tipikor dan kritik yang muncul dari masyarakat. "Besok, Selasa, ada rapat terbatas di Istana (Istana Negara)," ucap dia.
Seperti diketahui, pembentukan Densus Tipikor mendapat penolakan beragam dari sejumlah pihak termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla. Yang terbaru, penolakan datang dari Persatuan Jaksa Indonesia (PJI).
"Nanti saya mau wawancara spesifik tentang Densus Tipikor. Kalau bicara soal itu sekarang, dipotong-potong. Itu (Densus Tipikor), memerlukan penjelasan komprehensif," ujar Tito seusai membuka pertemuan 1st Melanesian Spearhead Group (MSG) Regional Security Strategy (RSS) Working Group Meeting di Hotel Sheraton, Jalan Ir H Djuanda (Dago), Kota Bandung, Senin (23/10/2017).
Jenderal polisi bintang empat itu mengemukakan, dalam waktu dekat jajaran Polri akan menggelar rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas tentang Densus Tipikor dan kritik yang muncul dari masyarakat. "Besok, Selasa, ada rapat terbatas di Istana (Istana Negara)," ucap dia.
Seperti diketahui, pembentukan Densus Tipikor mendapat penolakan beragam dari sejumlah pihak termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla. Yang terbaru, penolakan datang dari Persatuan Jaksa Indonesia (PJI).
(kri)
Explore More