Golkar Harapkan Munas Soksi Satukan Kubu Bersengketa

JAKARTA - Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) pada hari ini, menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-X yang berlangsung di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat.

Partai Golkar yang merupakan induk dari Soksi berharap Munas X bisa menyatukan kubu-kubu yang selama ini bersengketa.

Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar Freddy Latumahina menyatakan partai berlambang beringin ini mendukung penuh segala upaya konsolidasi yang dilakukan Soksi. Freddy sendiri hadir mewakilkan Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang berhalangan hadir.

Freddy dan Partai Golkar berharap Soksi sebagai ormas pendiri Partai Golkar yang mengalami perpecahan selama bertahun-tahun bisa kembali bersatu melalui Munas.

"Partai Golkar selama ini tidak ikut campur atas urusan internal Soksi. Tapi DPP selalu memediasi dan memfasilitasi setiap upaya rekonsiliasi," kata Freddy kepada SINDOnews, Rabu (11/10/2017).

Dia menambahkan, sang ketua umum juga memberi pesan soal dukungan penuh atas pelaksanaan Munas X Soksi. Bos Golkar itu berharap pelaksanaan Munas X Soksi bisa menghasilkan pemimpin yang definitif, sehingga mampu bahu-membahu mendukung perjuangan Partai Golkar pada Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu 2019.

"Kalau Soksi kembali bersatu, maka Soksi akan kuat. Kalau Soksi kuat akan berdampak pada Partai Golkar," kata Freddy.

Tidak lupa, Freddy mengajak Soksi untuk berkontribusi mendukung pemerintahan Joko Widodo saat ini. Caranya adalah dengan berpartisipasi mendukung kebijakan pemerintah yang prorakyat.

"Sebagai pendukung pemerintah, Partai Golkar selalu berkontribusi dengan mendukung kebijakan pemerintah," jelasnya.

Pada kesempatan sama, Ketua Harian Dewan Pembina Soksi Oetojo Oesman memberikan apresiasi atas dukungan Partai Golkar. Mantan menteri kehakiman ini mengatakan, Munas X Soksi bukan untuk mencari masalah. Sebab, munas itu justru untuk mencari titik temu kubu-kubu yang bersengketa di internal.

"Satu-satunya cara yang dapat mengatasi masalah konstitusional adalah Musyawarah bersama," kata Oetojo.