Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Status Anwar Usman Ipar Jokowi Disinggung di Sidang MKMK
loading...
Status Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) disinggung dalam sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada hari ini. Foto/Dok MK
A
A
A
JAKARTA - Status Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) disinggung dalam sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada hari ini. Anwar dinilai tidak independen dalam menangani perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres dan cawapres.
Sidang pemeriksaan soal laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim hari ini menghadirkan pelapor dari Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), Tumpal Nainggolan, dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Sidang hari kedua ini dipimpin oleh Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dan anggotanya Wahiduddin Adams dan Bintan R Saragih di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).
![Status Anwar Usman Ipar Jokowi Disinggung di Sidang MKMK]()
Erick S Paat dari Perekat Nusantara mempertanyakan soal independensi Ketua MK Anwar Usman yang turut menangani perkara tersebut. Padahal, dirinya merupakan paman dari anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka.
Erick lantas menyinggung pernikahan Anwar Usman dengan Idayati yang merupakan adik Presiden Jokowi. "Karena sangat erat sekali perkawinan, ipar, kami tidak yakin karena hubungan ini membuat seseorang tidak akan bisa independen. Sehingga dalam pengambilan putusan ada dugaan kuat dipengaruhi oleh Bapak Jokowi, itu pertama," ucapnya dalam sidang.
Erick juga mempermasalahkan prinsip keberpihakan. Sebab, kata dia, hakim konstitusi harus mengundurkan diri dari suatu perkara yang ada kaitannya dengan keluarga. Namun, hal itu tidak dilakukan Anwar Usman.
"Kami melihat di sini ada hubungan kekeluargaan antara ketua majelis (Anwar Usman) nomor 90 kepada presiden. Presiden adalah pihak yang diminta keterangan juga kepada Gibran yang disebutkan di dalam putusan tersebut. Di mana Gibran disebutkan beberapa kali di dalam putusan juga," jelasnya.
Erick pun mempermasalahkan soal integritas Anwar Usman dalam menangani perkara tersebut. Kata dia, Anwar Usman sangat berpengaruh pada putusan itu bila dibandingkan perkara serupa lainnya yang ditolak.
Sidang pemeriksaan soal laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim hari ini menghadirkan pelapor dari Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), Tumpal Nainggolan, dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Sidang hari kedua ini dipimpin oleh Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dan anggotanya Wahiduddin Adams dan Bintan R Saragih di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).
Erick S Paat dari Perekat Nusantara mempertanyakan soal independensi Ketua MK Anwar Usman yang turut menangani perkara tersebut. Padahal, dirinya merupakan paman dari anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka.
Erick lantas menyinggung pernikahan Anwar Usman dengan Idayati yang merupakan adik Presiden Jokowi. "Karena sangat erat sekali perkawinan, ipar, kami tidak yakin karena hubungan ini membuat seseorang tidak akan bisa independen. Sehingga dalam pengambilan putusan ada dugaan kuat dipengaruhi oleh Bapak Jokowi, itu pertama," ucapnya dalam sidang.
Erick juga mempermasalahkan prinsip keberpihakan. Sebab, kata dia, hakim konstitusi harus mengundurkan diri dari suatu perkara yang ada kaitannya dengan keluarga. Namun, hal itu tidak dilakukan Anwar Usman.
"Kami melihat di sini ada hubungan kekeluargaan antara ketua majelis (Anwar Usman) nomor 90 kepada presiden. Presiden adalah pihak yang diminta keterangan juga kepada Gibran yang disebutkan di dalam putusan tersebut. Di mana Gibran disebutkan beberapa kali di dalam putusan juga," jelasnya.
Erick pun mempermasalahkan soal integritas Anwar Usman dalam menangani perkara tersebut. Kata dia, Anwar Usman sangat berpengaruh pada putusan itu bila dibandingkan perkara serupa lainnya yang ditolak.
Explore More