alexa snippet

Fadli Zon: Kasus Rohingya Bukti Peran ASEAN dan AIPA Kecil

Fadli Zon: Kasus Rohingya Bukti Peran ASEAN dan AIPA Kecil
Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Foto/Istimewa
A+ A-
JAKARTA - Terus ditolaknya resolusi kemanusiaan terkait isu Rohingya oleh delegasi parlemen Myanmar membuat Ketua Delegasi Parlemen Indonesia Fadli Zon kecewa.

Fadli akhirnya meminta agar Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)  Pantaleon Alvarez meniadakan seluruh perbincangan terkait isu politik dalam Sidang Umum AIPA ke-38 di Manila, Filipina.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu juga mengkritik kecilnya peran ASEAN dan AIPA dalam penyelesaian konflik dan masalah kemanusiaan di Myanmar.

“Kami kecewa dengan sikap delegasi parlemen Myanmar. Sikap tertutup mereka telah menjadi ‘stumbling block’ (batu sandungan) dalam sidang AIPA," tutur Fadli dalam keterangan tertulis kepada SINDOnews, Minggu (17/9/2017). 

Hal itu membuat Fadli meminta agar tidak ada pembicaraan mengenai isu politik apa pun dalam sidang AIPA kali ini jika tidak menyertakan pembicaraan mengenai resolusi kemanusiaan atas Rohingya.

"Ini adalah sikap delegasi parlemen Indonesia. Jadi pada Sidang AIPA kali ini tak ada pembicaraan isu-isu bidang politik, kecuali sesuai atas permintaan Indonesia harus memasukkan agenda krisis kemanusiaan Rohingya," tutur Fadli.

Bagi delegasi parlemen Indonesia, kata dia, isu kemanusiaan ini sangat krusial dan fundamental karena menyangkut nilai yang bersifat universal.

"Bagaimana bisa kita meneruskan perbincangan tentang isu-isu politik lain, sementara isu kemanusiaan ini kita tinggalkan? Jadi kita menunggu Myanmar untuk membuka diri dulu sebelum meneruskan perbincangan mengenai isu-isu politik lain," tandasnya.

Untuk menghormati tuan rumah Filipina yang telah melayani dan menjadi moderator dalam pertemuan kali ini, Fadli menegaskan tidak keberatan untuk meneruskan agenda perbincangan dalam bidang-bidang lainnya, seperti ekonomi, sosial dan organisasi.

Namun khusus untuk bidang politik, Fadli menunjukkan sikap tegas, yakni tidak boleh ada pembicaraan apa pun sampai delegasi Myanmar mau membahas isu kemanusiaan.

“Proses pengambilan keputusan dalam sidang AIPA memang menggunakan sistem konsensus. Sehingga, jika ada satu negara keberatan terhadap sebuah topik atau isu, maka topik atau isu tadi harus di-drop dari agenda, karena tidak terjadi konsensus,” tutur Fadli.

Dia mengatakan, Indonesia memandang aturan semacam ini perlu ditinjau kembali, karena memiliki lubang besar. Akibat penolakan delegasi parlemen Myanmar atas proposal kemanusiaan Indonesia, sidang AIPA ini hampir deadlock.

“Indonesia ingin mengingatkan jika ASEAN dan AIPA seharusnya tidak menjadi organisasi arisan semata. Asia Tenggara tak akan maju jika organisasi regionalnya tidak mereformasi diri dan mengambil peran yang lebih responsif. Kecilnya peran ASEAN dan AIPA dalam penyelesaian tragedi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar mencerminkan ketertinggalan itu," tuturnya.
(dam)
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top