alexametrics

Fadli Zon: Surat Pimpinan DPR ke KPK Hanya Meneruskan Aspirasi

loading...
Fadli Zon: Surat Pimpinan DPR ke KPK Hanya Meneruskan Aspirasi
Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Foto/SINDOphoto
A+ A-
JAKARTA - Adanya simpang siur pemberitaan terkait surat pimpinan DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pemeriksaan Setya Novanto oleh lembaga antirasuah tersebut, telah mendorong Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan.

“Surat itu adalah surat biasa, sekadar meneruskan pengaduan/aspirasi anggota masyarakat kepada instansi terkait. Karena aspirasi dan pengaduan yang disampaikan terkait ranah kewenangan KPK, maka aspirasi itu kemudian diteruskan kepada KPK. Hanya, karena kebetulan pengadunya adalah Setya Novanto, tanggapan mengenai surat itu akhirnya jadi perhatian dan ditafsirkan beragam," ujarnya memalui rilis yang diterima SINDOnews, Kamis (14/9/2017).

"Silakan Anda baca saja isinya. Tidak benar jika surat itu dianggap ingin mengintervensi KPK. Meneruskan surat adalah salah satu pekerjaan rutin dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat,” sambung dia.

Dirinya merasa perlu menjelaskan duduk perkara dan kronologinya, agar tak muncul persepsi yang berbeda. Sebagai pimpinan DPR, Fadli Zon biasa menerima pengaduan masyarakat, baik yang disampaikan melalui audiensi, korespondensi, sidak, atau kunjungan lapangan maupun yang diterima melalui komisi dan fraksi, yang kemudian akan diteruskan kepada instansi dan lembaga-lembaga terkait, apakah kementerian, polisi, kejaksaan, dan lain-lain.

“Hari ini, misalnya, sewaktu mengunjungi Kampung Bayam, Jakarta Utara, saya menerima aspirasi warga agar mereka tidak digusur dari tempat tinggalnya. Karena persoalan itu terkait dengan kewenangan Pemprov DKI, saya tentu saja segera meneruskan aspirasi tersebut kepada Gubernur DKI. Bagaimana Pemprov DKI nanti akan meresponsnya, mereka tentu punya mekanisme, sesuai ketentuan yang berlaku. Apakah penyampaian aspirasi semacam itu mencampuri kerja Gubernur DKI?! Tentu saja tidak," jelasnya.

Menurut dia, kegiatan meneruskan aspirasi semacam itu merupakan hal biasa. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), misalnya Pasal 81, anggota DPR memang berkewajiban menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

Setiap pimpinan DPR juga menjalankan fungsi itu, sesuai dengan bidang yang dibawahinya. Kata dia, kebetulan dirinya membawahi bidang politik, hukum, dan keamanan.
halaman ke-1 dari 3
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top