alexametrics

Anggota Komisi III: Wacana Pemisahan Penuntutan Berasal dari DPR

loading...
Anggota Komisi III: Wacana Pemisahan Penuntutan Berasal dari DPR
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Foto/Twitter
A+ A-
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan permintaan hak dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penuntutan bukan atas inisiatif Jaksa Agung.

Menurut dia, wacana itu dimunculkan oleh Komisi III DPR yang menginginkan adanya sistem pengawasan yang jelas.

“Terkait dengan pemberitaan seolah-olah Jaksa Agung meminta hak dan kewenangan KPK dalam hal penuntutan dikembalikan ke kejaksaan, itu tidak benar,” kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (13/9/2017).

Dia pun menjelaskan ihwal mengenai munculnya wacana tersebut. “Yang terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dan Kejaksaan Agung, Senin kemarin, wacana itu justru berasal dari Komisi III. Bukan dari Jaksa Agung,” katanya.

Wacana agar pemisahan kewenangan penuntutan menurutnya lantaran Komisi III menginginkan adanya sistem pengawasan yang jelas.  

“Kita ingin ada pemisahan yang jelas agar ada kontrol. Bahwa barang siapa yabg melakukan penyelidikan atau penyidikan (lidik/sidik), tidak melakukan penuntutan. Dan barang siapa yang melakukan penuntutan tidak mengadili,” ujar Sahroni.

Sebelumnya, sejumlah LSM menilai pendapat yang dikeluarkan oleh Prasetyo mengenai pemisahan penuntutan sebagai bentuk melawan upaya Presiden Joko Widodo yang menolak pelemahan KPK.
halaman ke-1 dari 2
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top