DPD Dorong Bappenas Fokus Atasi Pengangguran

JAKARTA - Dewan Perwailan Daerah (DPD) khususnya Komite IV mendorong Badan Pembangunan Nasional/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk fokus mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia saat ini.

Ketua Komite IV Ajiep Padindang menyatakan, saat ini masih terjadi kendala pengangguran yang cukup meresahkan di Indonesia, Pengangguran menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi lambat, dan penyebab kemiskinan.

"Berdasarkan data dari BPS, Pada Februari 2017 lalu, data pengangguran tercatat 5,33 persen atau 7,01 juta orang. Bila dibandingkan Februari 2016 lalu mencapai 5,50 persen, maka data pengangguran terbuka Februari 2017 mengalami penurunan 0,17 persen atau 10.000 orang," ucapnya, dalam RDP bersama Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Gedung DPD, Rabu (6/9/2017).

Ajiep mengatakan, beberapa permasalahan yang juga terjadi di daerah diantaranya adalah Dana alokasi umum yang jadi sumber belanja langsung bagi daerah, tapi pagunya masih rendah.
"Bappenas perlu melakukan perencanaan yang baik agar bisa terealisasi sesuai dengan kenyataan di lapangan, Perencanaan pasti bagus, apakah anggaran akan benar benar tersedia, itu mesti dipastikan," jelasnya.

Sementara itu, anggota Komite IV DPD dari Kepulauan Riau Hari Pinto juga mengkritisi kinerja Bappenas soal pembangunan di daerahnya. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di kepri masih bertumpu ke batam, ada beberapa hal yang perlu disegerakan yaitu soal pelabuhan yang lebih besar, agar bisa mendukung perdagangan dan perkembangan ekonomi di kepri.

"Lalu soal pelatihan kerja buat kaum muda, itu di kepri tidak ada, makanya anak muda kepri sulit untuk memiliki sertifikat melaut karena tidak ada akses, pelatihan tenaga las untuk bekerja di bintang karimun itu juga susah kita akses, dimana kita bisa dapatkan di kepri, apakah ada skema pinjaman lunak agar masyarakat bisa ikut pelatihan di swasta?," paparnya.

Sementara itu, Menteri PPN Bambang Brodjonegoro menyatakan, kemiskinan secara prosentase turun sampai 2% yang setara dengan 240 ribu jiwa, Dengan pengurangan angka kemiskinan 240 ribu jiwa, sambungnya, Pemerintah sudah berusaha untuk menjadikan keadaan menjadi lebih baik di mana masyarakat miskin semakin berkurang.

"Begitu juga dengan pengangguran terbuka di 2015 itu diangka 5,9 % namun di tahun 2017 sudah turun menjadi 5,3 % dan kita masih terus upayakan agar investasi bisa samkin baik di Indonesia sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan," ungkapnya

Menurutnya, jumlah penduduk Indonesia yang 260 juta orang, tentunya kestabilan ekonomi juga harus dijaga. Investasi sangat penting karena dengan adanya investasi swasta, pemerintah, asing dan domestik maka akan menciptakan lapangan kerja juga bagi masyarkat.

"Investasi ini sangat baik efeknya, karena negara negara maju pun itu bertumpu pada investor yang bergerak di bidang industri. Nah indonesia ini harus memiliki kepastian hukum bagi para investor," tuturnya.

"Juga mempermudah perizinannya agar pertumbuhan ekonomi semakin cepat. Tentu saja kami di Bappenas juga fokus ke sektor lain juga seperti pariwisata, ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, pertahanan kemanan dan beberapa prioritas nasional lainnya," imbuhnya.

Bappenas sambungnya, juga fokus kepada Pelatihan, program padat karya di desa, sehingga bisa memberdayakan masyarakat yang ada di desa, "Dengan adanya program padat karya diarahkan agar pembangunan di desa dilakukan oleh warga sendiri dan dibayar oleh desanya, ini sudah berjalan, jadi tidak diberikan ke pemborong di luar," jelasnya.