alexametrics

Hakim Izinkan Terdakwa Korupsi Ikut Pelantikan di Kantor Kemendagri

loading...
Hakim Izinkan Terdakwa Korupsi Ikut Pelantikan di Kantor Kemendagri
Samsu Umar Abdul Samiun (berbatik biru) usai mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/8/2017). Foto/Koran SINDO/Sabir Laluhu
A+ A-
JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengizinkan Bupati Buton nonaktif Samsu Umar Abdul Samiun mengikuti acara pelantikannya sebagai Bupati Buton periode 2017-2022 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis 24 Agustus 2017.

Izin tersebut diberikan Majelis Hakim yang diketuai Ibnu Basuki Widodo, ‎setelah agenda pemeriksaan Samsu Umar Abdul Samiun sebagai terdakwa, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu ‎(23/8/2017) petang. 



Ketua Majelis Hakim Ibnu Basuki Widodo mengatakan, sudah membaca surat permohonan ‎dari penasihat hukum Umar Samiun yang meminta izin agar kliennya mengikuti pelantikannya sebagai bupati.

‎"Menetapkan, satu mengabulkan permohonan penasihat hukum terdakwa Samsu Umar Abdul Samiun. Dua, mem‎berikan izin kepada terdakwa Samsu Umar Abdul Samiun untuk mengikut pelantikan bupati Buton periode 2017-2022 pada Kamis 24 Agustus 2017 di Gedung Kementerian Dalam Negeri, pukul 11.00 WIB sampai akhir pelantikan," tutur Hakim Ibnu.

Ketetapan ketiga yang dikeluarkan majelis hakim, tutur Ibnu, memerintahkan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar membawa Umar dan memberikan pengawalan hingga di tempat pelantikan.



"‎Jadi hanya pelantikan ya, tidak boleh selfie-selfie (foto-foto). Karena selfie-selfie bukan bagian dari pelantikan," ujar Ibnu kepada Umar.

"Siap," kata Umar menjawab ucapan hakim. 

Berdasarkan dakwaan JPU, Umar adalah terdakwa pemberi suap Rp1 miliar kepada M Akil Mochtar yang ketika itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pengurusan putusan akhir sengketa Pilkada Buton tahun 2011 atas hasil pemungutan suara ulang (PSU).



Dikabulkannya permohonan dan izin tersebut berdasarkan atas sejumlah pertimbangan mengacu aturan perundang-undangan.

Di antaranya, pertama, Pasal 45 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58/‎1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Dalam pasal tersebut disebutkan seorang tersangka atau terdakwa diizinkan dikeluarkan sementara karena alasan hal-hal luar biasa. Hal-hal luar biasa di antaranya seperti keluarga meninggal, keluarga menikah, menjadi wali nikah, ‎pembagian warisan, dan lain-lain yang menharuskan tahanan untuk hadir.‎

"Menimbang bahwa izin pelantikan Bupati Buton masa jabatan 2017-2022 dari terdakwa, menurut majelis merupakan dari hal-hal luar biasa yang mengharuskan terdakwa untuk hadir," kata Ibnu.
halaman ke-1 dari 2
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak