alexametrics

Patrialis Akbar Dituntut 12 Tahun 6 Bulan Penjara

loading...
Patrialis Akbar Dituntut 12 Tahun 6 Bulan Penjara
Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 13 Juni 2017. Foto/SINDOnews/Yorri Farli
A+ A-
JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar di penjara selama 12 tahun 6 bulan.

Sementara itu orang dekat Patrialis, Kamaludin ‎dituntut hukuman penjara selama 8 tahun. Hal tersebut tertuang dalam surat tuntutan atas nama Patrialis Akbar nomor: TUT-48/24/08/2017 dan Kamaludin nomor TUT-49/24/08/2017‎.

‎Surat tuntutan Patrialis dan Kamaludin dibacakan secara bergantian oleh JPU yang diketuai Lie Putra Setiawan dengan anggota Nanang Sunaryadi, ‎Bayu Satriyo, dan Heradian Salipi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (14/8/2017).

Jaksa meyakini, berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan sak‎si-saksi, keterangan terdakwa, ahli, barang bukti, dan alat bukti petunjuk yang dihadirkan di persidangan, Patrialis Akbar selaku hakim MK dan Kamaludin selaku teman Patrialis selama lebih 20 tahun dan Direktur PT Spekta Selaras Bumi terbukti melakukan korupsi dalam delik menerima suap dan janji.



Suap yang diterima Patrialis melalui Kamaludin sebesar USD50.000 (setara sekitar Rp667,5 juta) dan lebih dari Rp4,043 juta. Sementara janji yang diterima sebesar SGD200.000 atau setara Rp2 miliar. Suap dan janji diterima Patrialis lewat Kamaludin dari Basuki Hariman selaku beneficial owner PT Impexindo Pratama, PT Cahaya Timur Utama, PT Cahaya Sakti Utama, CV Sumber Laut Perkasa, dan PT Spekta Selaras Bumi dan Ng Fenny sebagai General Manajer PR Impexindo Pratama.

Menurut Jaksa, para pihak menggunakan berbagai macam sandi untuk memuluskan aksinya, menghindari jeratan KPK, dan menutup-tutupi serta menyamarkan perbuatan atau kejadian pidana.

Sandi haji atau ji untuk Patrialis, kereta sebagai perkakas pengganti putusan, H.MK sebagai perujuk bagi hakim MK dalam persediaan janji Rp2 miliar, hingga kata "Ahok" digunakan sebagai sandi Patrialis menyebut nama Basuki Hariman.

Menurut Jaksa, suap dan janji diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada Patrialis untuk diadili. Secara spesifik terkait dengan Putusan Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 terkait uji materi atau judicial review (JR) atas Undang-Undang Nomor 41/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945. (Baca juga: Ditangkap dan Ditahan KPK, Patrialis Akbar: Saya Dizalimi)

Permohonan uji materi perkara tersebut dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada tanggal 29 Oktober 2015."Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Patrialis Akbar berupa pidana penjara selama 12 tahun dan 6 bulan, dan ditambah dengan pidana sebesar Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan," kata Jaksa.

Sementara terhadap Kamaludin, jaksa menuntut delapan tahun penjara. "Ditambah dengan pidana sebesar Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan," kata Jaksa Lie saat membacakan amar tuntutan atas nama Patrialis dan Kamaluddin, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/8/2017).

Jaksa menilai Basuki dan Fenny telah terbukti melanggar Pasal 12 huruf c UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat 1 KUHP, sebagaimana tertuang dalam dakwaan pertama.

Menanggapi tuntutan Jaksa, Patrialis dan Kamaludin serta tim penasihat hukum akan mengajukan nota pembelaan (pleidoi). "Kami tentu akan mengajukan pembelaan yang disampaikan saya secara pribadi dan kuasa hukum," ucap Patrialis di hadapan majelis hakim.
(dam)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak