alexa snippet

Publik Bakal Bereaksi Terkait Verifikasi Parpol yang Diskriminatif

Publik Bakal Bereaksi Terkait Verifikasi Parpol yang Diskriminatif
Ilustrasi parpol. Foto/SINDOnews/Dok
A+ A-
JAKARTA - Undang-Undang (UU) Pemilu 2019 tentang Verifikasi Partai Politik (Parpol) yang diterapkan hanya kepada partai baru, menuai kritikan di masyarakat. Bahkan ketentuan verifikasi itu kini didugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya'roni menilai, seharusnya sebuah UU memuat aturan yang sama rata, tidak diskriminatif.

"Karena ketentuan yang diskriminatif hanya akan mengundang reaksi ketidakpuasan dari sebagian pihak yang dirugikan dan akhirnya melayangkan gugatan ke MK," tutur Sya'roni saat dihubungi SINDOnews, Senin (14/8/2017).

(Baca juga: MK Berpotensi Kabulkan Gugatan Verifikasi Parpol)

Menurut Sya'roni, kasus yang seperti ini pernah terjadi dalam pemilu 2014, di mana gugatan verifikasi yang diskriminatif dikabulkan MK. Sehingga, dalam pemilu 2014 baik parpol yang lama maupun parpol yang baru wajib diverifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Dan diprediksi keputusan serupa akan dikeluarkan oleh MK untuk Pemilu 2019," pungkasnya.

Setidaknya sudah ada dua parpol baru yang menggugat ketentuan verifikasi yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Islam Damai Aman (Idaman). Dua Partai ini mengajukan uji materi ke MK karena verifikasi yang berlaku bagi partai baru dianggap diskriminatif.
(maf)
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top