Pejabat TNI AU Wajib Teken Pakta Integritas

JAKARTA - TNI Angkatan Udara (AU) mulai tahun ini mewajibkan semua pejabat di institusinya untuk menandatangani pakta integritas.

Selain untuk mencegah penyimpangan, penandatanganan pakta integritas agar pejabat dapat menjalankan tugas sesuai program yang telah ditetapkan.

“Program ini mulai saya terapkan sejak saya dilantik menjadi KSAU, 8 Januari 2017 lalu,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto usai pelantikan Gubernur baru Akademi Angkatan Udara (AAU), di Lapangan Dirgantara AAU, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (12/8/2017).

Hadi mengharapkan penadatangana pakta intergritas dapat dijalankan dan dipertanggungjawabkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. “Sebagai contoh saya juga melakukan pakta integritas. Semoga dengan langkah ini tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang dan yang pasti tepat sasaran,” tandasnya.

Dengan pakta integritas, kata dia, jika nanti dalam melaksanakan tugas pejabat tidak sesuai dengan program maupun rencana kerja anggaran (RKA) akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Karena itu dalam serah terima jabat gubernur AAU ini, sebelum pejabat baru saya lantik terlebih dahulu diawali dengan sumpah dan penandatanganan pakta integritas dan ini yang pertama di AAU. Diharapkan pejabat baru nanti dapat menjalankan tugas dengan baik,” ungkapnya.

Disinggung soal pergantian Wakil Gubernur AAU Marsma TNI Fachri
Adamy yang terjerat kasus dalam pembelian helikopter AU, Hadi menegaskan menunggu proses hukum kasus. “Yang jelas untuk proses hukumnya masih jalan terus,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur AAU Marsma TNI Sri Mulyo Handoko menehasl siap menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya. Dia pun bertekad untuk memajukan AAU dan meningkatkan kualitas lulusannya.