Respons Wakil Ketua KPK Soal Kematian Saksi Kunci Kasus E-KTP di AS

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Thony Saut Situmorang mengaku, dirinya belum membaca sertifikat atau surat keterangan apapun tentang kematian Johanes Marliem di Los Angeles, Amerika Serikat (AS).

Hanya saja, Saut mengaku sudah membaca sumber berita AS. Dalam berita tersebut ada yang belum tegas menyebut nama Marliem yang meninggal.

"Ada juga (yang sudah) sebut nama yang bersangkutan (Marliem)," ujar Saut kepada Koran SINDO, Jumat (11/8/2017).

Mantan staf ahli kepala BIN ini membeberkan, memang benar ada banyak kerja sama KPK dengan ‎aparat penegak hukum di luar negeri. Kerja sama tersebut tidak hanya dengan The Federal Bureau of Investigation (FBI).

"Tidak hanya e-KTP saja ‎dan itu sudah lama. Yang bersangkutan (Marliem) dengan media baru-baru ini bilang ada banyak simpan data," tuturnya.

"Saya belum baca atau dengar seperti apa data yang dimaksud oleh yang bersangkutan. (Saya belum mengetahui) relevan apa tidak dengan kasus yang lagi kita tangani (e-KTP). Mudah-mudahan saja relevan," imbuhnya.

(Baca juga: Johannes Marliem dan Perannya dalam Kasus E-KTP)

Sebelumnya, KPK mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Los Angeles Police Department (LAPD) dan FBI. Kerja sama itu menyikapi kasus kematian Johannes Marliem, salah satu saksi kunci kasus dugaan korupsi ‎proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di AS.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya sudah menerima informasi Johannes Marliem meninggal di Los Angeles, AS. Hanya saja kapan dan dari mana informasi tersebut diterima tidak bisa disampaikan Febri.

Menurut dia, informasi tersebut bersifat sangat rahasia. Kematian Marliem dikatakannya sedang ditangani penegak hukum di sana beserta penyebab kematiannya.

"Tadi saya dapat informasi bahwa benar yang bersangkutan atau Johannes Marliem itu sudah meninggal dunia. Tapi kami belum dapat informasi lebih rinci, karena peristiwanya terjadi Amerika ya. Tentu terkait itu (kerja sama dengan penegak hukum di AS-red) untuk saat ini belum. Nanti akan kita pertimbangkan," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta.