Jokowi Tegaskan Tak Ada Kekuasaan yang Mutlak dan Absolut

BEKASI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku, pihaknya dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas), dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Sehingga kata Jokowi, keluarnya Perppu Ormas tidak berlebihan bagi Pemerintah.‎ "Ada fraksi-fraksi entah setuju dan tidak setuju, artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut, mutlak, dari mana? Enggak ada‎," kata Jokowi, di Cikarang, Bekasi, Jumat (28/7/2017).

Jokowi menganggap, bahwa berlebihan jika ada pihak yang menyebut bahwa Pemerintahannya telah melakukan kekuasaan yang berlebihan. Menurutnya, jika ada pihak yang tidak setuju Perppu Ormas, bisa menempuh proses hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi proses-proses itu sangat terbuka sekali, kalau ada tambahan demo juga enggak apa-apa. Jadi jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada," ucapnya.

(Baca juga: Usai Bertemu Prabowo, Ini Pesan Politik SBY untuk Pemerintah)

Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pesan kepada pemerintah agar dalam menggunakan kekuasaan tidak melampaui batas. Pesan itu disampaikan SBY usai menerima Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di kediaman SBY, di Cikeas, Bogor.

Ketua Umum Partai Demokrat ini dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan jangan melampaui batas. Meski demikian, SBY tak menyebutkan secara spesifik ‎melampaui kekuasaan dalam konteks kebijakan apa.