Prabowo Tak Mau Ditertawakan Sejarah

JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelaskan sikap partainya bersama Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang menolak ikut mengesahkan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu.

Adapun penolakan itu lantaran Gerindra tidak setuju penerapan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) untuk Pilpres 2019 sebesar 20% perolehan kursi di DPR atau 25% suara sah nasional.

"Bagi kami setiap upaya mengurangi kualitas demokrasi atau menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan akal sehat, atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia, bagi kami ini mencemaskan," ujar Prabowo saat jumpa pers di Pendopo Kediaman Susilo Bambang Yudhoyono, Puri Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 27 Juli 2017.

Dia menjelaskan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS dan PAN tidak ikut bertanggung jawab atas disahkannya Undang-undang Pemilu oleh DPR pada Jumat 21 Juli lalu.

"Karena kita tidak mau ditertawakan oleh sejarah. Kekuasaan iya, silakan, mau berkuasa lima tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, di ujungnya sejarah yang akan menilai," kata Prabowo. (Baca Juga: Prabowo Bertemu SBY, Gerindra Tegaskan Tak Ada Upaya Jegal Jokowi)

Saat sebelum Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu itu disahkan, dia mengaku menyampaikan kepada anggota partanya di DPR bahwa Gerindra tidak mau ikut dalam sesuatu yang melawan akal sehat dan logika.

"Presidential threshold 20 persen menurut kami adalah lelucon politik," ungkapnya.

Sebab, partainya khawatir demokrasi ke depan bisa dirusak. Maka itu, dia bersama SBY sepakat mengawal perjalanan bangsa ini ke arah yang baik.

"Mengingatkan rekan-rekan yang berada di kekuasaan bahwa demokrasi itu adalah jalan terbaik dan demokrasi membutuhkan semangat patuh kepada logika, semangat patuh kepada rule of the game dan harus adil," tuturnya