alexa snippet

Utamakan Kompetensi, Jangan Terpaku pada Lembar Ijazah

Utamakan Kompetensi, Jangan Terpaku pada Lembar Ijazah
Ketua Kopertis III Jakarta Illah Sailah. Foto/Istimewa
A+ A-
BEBERAPA waktu lalu marak pemberitaan kasus ijazah palsu yang diterbitkan sejumlah kampus swasta di Indonesia. Bahkan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) pun pernah menggerebek wisuda abal-abal di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan.

Fakta ini tentu membuat miris mengingat ijazah palsu bisa menjadi penanda rendahnya kualitas para lulusannya. Selain itu, terbongkarnya kasus ijazah palsu di kalangan perguruan tinggi memunculkan pertanyaan bagaimana kualitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) sebagai kepanjangan tangan Kemenristek Dikti dalam pengawasan, pengendalian dan pembinaan perguruan tinggi swasta mempunyai peran penting dalam memberantas praktik ijazah ilegal. Berikut petikan wawancara reporter KORAN SINDO Neneng Zubaidah dengan Ketua Kopertis III Jakarta Illah Sailah.

Bagaimana pandangan Kopertis terhadap fenomena ijazah palsu di kalangan PTS?

Maraknya ijazah palsu di kalangan perguruan tinggi swasta tentu membuat kami prihatin. Fenomena ini harus disikapi agar ke depan penerbitan ijazah palsu tidak kembali terulang.

Bagaimana peran Kopertis untuk menekan peredaran ijazah palsu?

Kopertis mempunyai tugas mengawasi, mengendalikan, dan membina. Dalam hal ijazah palsu, kami juga menerima laporan dari masyarakat yang menduga kampus itu ada masalah. Misalnya, kampus yang melakukan pembelajaran jarak jauh tanpa izin. Dari laporan yang masuk, kami lalu melakukan investigasi ke lapangan untuk mencari pembuktian apakah memang benar kampus itu melakukan pelanggaran atau tidak.

Bagaimana sistem pengawasan Kopertis agar PTS hanya menerbitkan ijazah sah bagi lulusannya?

Kami mempunyai mekanisme khusus agar PTS tidak menerbitkan ijazah abal-abal. Bagi perguruan tinggi yang ada izinnya, mereka harus melapor ke Kopertis dua minggu sebelum melakukan wisuda. Laporan yang kami terima lalu kami telusuri, apakah kampusnya terdaftar di Kemenristek Dikti atau tidak.

Lalu kalau sudah terdaftar, kita cek berapa semester mahasiswanya menempuh studinya. Mahasiswa harus benar-benar menempuh masa studinya sampai 100% baru mereka bisa wisuda. Kami juga meminta kampus untuk mengirim buku realisasi wisuda atau buku wisuda paling lambat satu minggu setelah wisuda digelar.

Apakah banyak kampus yang tidak melapor?

Tentunya (kampus) yang tidak baik pasti tidak akan melapor. Kalau seperti itu dan kita mengetahui maka kita datang investigasi ke tempat itu seperti yang dulu di Pondok Cabe.

Apa syarat lain yang menentukan ijazah itu legal?
halaman ke-1 dari 2
loading gif
Top