TKI Ilegal Diburu Pemerintah Malaysia, MPR Salahkan Pemerintah

JAKARTA - Maraknya tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Malaysia dinilai karena kurangnya pengawasan pemerintah ‎terhadap perusahaan penyedia jasa TKI. Maka itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) harus tegas ‎terhadap makelar pengiriman TKI ke luar negeri.

‎"Pemerintah harus tegas, Kemenakertrans menertibkan makelar atau perusahaan pengirim tenaga kerja itu, ini semua kan ada makelar makelarnya, kan kasian rakyat itu, di sana minta duit di sini minta duit, jadi korban," ujar Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Menurut dia, TKI ilegal di Malaysia dan negara lain merupakan korban perdagangan manusia. "Ini masa manusia didagangkan, ini masalah kemanusiaan kok, harus tegas jangan dibiarkan bermain-main seperti ini," tutur ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Kemudian, kata dia, fungsi pemerintah ‎memberikan pelatihan keterampilan tenaga kerja harus dioptimalkan. "Jangan sampai kita mengirim buruh, pembantu kemana-mana, modelnya seperti ini, ya jadi harus diberikan pelatihan sehingga pasarnya lebih luas dan mereka mengerti hak haknya," tegasnya.‎

‎Diketahui, sekitar 200 TKI ilegal ditangkap Pemerintah Malaysia dalam razia belakangan ini. Razia itu adalah kelanjutan dari implementasi program legalisasi dokumen atau program E-Kad sementara pekerja asing.