Mudik Lebaran, DPD Tuntut Pemerintah Tekan Jumlah Kecelakaan

JAKARTA - Komite II DPD RI meminta pemerintah mempersiapkan penanganan arus mudik dan balik 2017 dengan baik. Sejumlah infrastruktur terkait transportasi jelang lebaran harus rampung. Pemerintah juga harus mampu menekan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas saat arus mudik dan balik lebaran.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Ruang Rapat Komite II DPD RI, Selasa (13/6/2017), Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, menilai sampai saat ini program zero accident masih jauh dari sasaran.

“Belum tercapainya zero accident dikarenakan masih belum terselesaikannya masalah transportasi, terutama di darat. Angkutan lalu lintas perlu dibenahi untuk menghadapi arus mudik 2017 agar kejadian kemacetan di exit tol Brebes tidak terulang lagi,” katanya, Selasa (13/6/2017) dalam rilis yang diterima SINDOnews.

Terkait masalah tingginya angka kecelakaan, senator dari Lampung Anang Prihantoro mempertanyakan persiapan yang telah dilakukan Kemenhub. Ini mengingat jumlah kasus kecelakaan terus meningkat.

”Kemenhub apakah mempunyai catatan soal jumlah kecelakaan setiap tahunnya? Apakah Kemenhub sudah membuat program untuk menekan jumlah kecelakaan tersebut?” tanya Anang.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Djoko Sasono, mengatakan pihaknya telah menyusun strategi untuk meminimalisir jumlah kecelakaan. Kemenhub juga telah melakukan ramp check untuk transportasi darat, inspeksi keselamatan kereta api, sarana udara, dan laut.

Terkait kepadatan saat arus mudik dan balik lebaran, Djoko Kemenhub telah menyusun beberapa program seperti, penambahan sarana transportasi berupa armada bus, kapal, dan frekuensi penerbangan. Djoko menambahkan, puncak mudik diperkirakan terjadi pada H-2 dan H-1 lebaran. Sedangkan untuk puncak arus balik terjadi pada H+5 dan H+6 lebaran.

“Salah satu cara untuk mencegah terulangnya kasus kemacetan di Brexit, kami akan alihkan kendaraan besar seperti bus atau truk dilewatkan ke Brebes Barat, sehingga akan mengurangi jumlah di Brebes Timur,” ujarnya.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menjelaskan pihaknya telah membangun beberapa jalan tol fungsional yang bisa digunakan saat arus mudik dan balik lebaran. Selain tol, Kementerian PUPR juga membangun rest area dan empat flyover yang dapat digunakan H-10 lebaran.

“Kesiapan jalan tol fungsional di 2017 yang utama ada di Brebes Timur-Weleri sepanjang 110 km untuk menghindari kejadian seperti tahun kemarin. Selain di Pulau Jawa, ada di Pulau Sumatera sepanjang 65 km. Seperti Bakauheni sampai Lematang sepanjang 5,03 km, atau Medan sampai Sei Rampah sepanjang 41,6 km,” ucapnya.

Saat menutup rapat dengar pendapat, Parlindungan meminta Kementerian PUPR juga memfokuskan pembangunan di wilayah Indonesia timur. Sampai saat ini pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah Indonesia timur sangat tertinggal.

“Kalau ada pembangunan, jangan hanya ada di Jawa. Meski di Jawa paling banyak penduduknya, tapi di daerah Indonesia timur juga masih perlu pembangunan,” ujarnya.