Pemerintah Diminta Jelaskan Detail Rp5 M untuk Pembubaran Ormas

JAKARTA - Pemerintah khususnya Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) diminta menjelaskan lebih detail tentang penggunaan dana pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) antipancasila sebesar Rp5 miliar. ‎Pasalnya, DPR penasaran dengan usulan pemerintah tersebut.

‎"Pemerintah harus menjelaskan lebih lanjut penggunaan dana tersebut," ujar Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi‎ di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/7/2017).

Karena, kata dia, walaupun pemerintah yang mengusulkan, namun pengadilan yang memiliki kewenangan dalam membubarkan Ormas. "Kalau pemerintah hanya mengusulkan membubarkan ormas apakah ia dananya sampai segitu (Rp5 miliar, red)," ungkap politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Kendati demikian, lanjut dia‎, PPP sepakat dengan pembubaran ormas antipancasila itu. "Butuh biaya iya betul, tapi dihitung detail kebutuhannya berapa sih jangan langsung global-global segitu. Toh pemerintah hanya mengajukan saja, wewenang pembubaran di pengadilan, bukan di pemerintah," ungkapnya.

Maka itu, menurut dia, sebaiknya pemerintah menghitung ulang biaya yang dibutuhkan untuk membubarkan ormas antipancasila itu. "Kalau memang Rp5 miliar dijelaskan saja apa sih sebenarnya yang butuh keluar biaya itu. Dirasionalisasikan dulu lah siapa tahu jumlahnya tidak sampai segitu," ungkapnya.‎

Adapun usul Rp5 miliar itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, hari ini.