alexa snippet

Menyehatkan Wacana Publik

Menyehatkan Wacana Publik
Komaruddin Hidayat. Foto/Istimewa
A+ A-
Komaruddin Hidayat
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

BELAKANGAN ini wacana publik berkembang tidak sehat. Penuh cacian dan ekspresi subjektif yang lebih mengedepankan emosi. Bukan hasil perenungan dan penalaran demi kepentingan bersama.

Sejak ditemukan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet, setiap orang bebas, bahkan bisa seenaknya, ikut mengisi wacana publik. Terdapat perbedaan mencolok kualitas dan arah wacana publik pada masa sebelum dan sesudah ditemukan media sosial (medsos) yang berbasis internet. Mari kita amati bersama.

Dulu yang menjadi opinion maker dan opinion leader itu para elite pemimpin, intelektual, dan tokoh-tokoh masyarakat yang terseleksi, melalui media televisi, surat kabar atau mimbar ceramah. Pidato Presiden dan jajarannya akan dijadikan rujukan masyarakat, sementara pejabat di bawahnya akan menjadi penyambung lidah kebijakan atasan.

Kemudian peran televisi dan surat kabar juga terkontrol. Oleh karenanya yang mendominasi wacana publik bukan sembarang orang. Di samping pejabat tinggi negara, hanya figur-figur yang dianggap memiliki reputasi intelektual dan berpendidikan tinggi yang pendapatnya quotable, dikutip, dan disebarkan oleh media massa.

Sekarang era itu telah berakhir, suasana batin masyarakat mengalami perubahan, khususnya mereka yang masuk komunitas netizen. Dengan handphone, seseorang bisa jadi produsen berita dan opini serta konsumen sekaligus yang dengan mudah dan murah ikut menyebarkan berita maupun gambar melalui WhatsApp, Twitter atau program lain dalam waktu yang cepat dan singkat. Arah dan semangat yang mendominasi ruang publik sangat dipengaruhi peristiwa sosial yang sedang jadi tren.

Bagi pencinta sepak bola, misalnya, ketika berlangsung Piala Dunia, topik bola menjadi tema wacana publik yang mengasyikkan. Tapi belakangan ini peristiwa politik Pilkada DKI telah melibatkan partisipasi tidak saja sebatas warga Jakarta, tetapi juga berskala nasional untuk menyampaikan sikap politiknya.

Peristiwa itu sesungguhnya mengungkapkan banyak hal, tidak semata pemilihan gubernur DKI. Di antaranya perasaan dan pikiran privat yang bersifat sangat pribadi dan subjektif lalu muncul dan mendominasi ruang publik tanpa ada kriteria, standar, dan seleksi kepantasan dari sisi isi maupun etika.

Semuanya bisa dilempar dan ditumpahkan ke ruang publik hanya melalui handphone, kapan saja, dari mana saja, dengan jumlah pengguna yang selalu berkembang. Setiap orang bisa menjadi penulis, pembaca, dan analis tanpa seleksi dan moderator.

Dari pengamatan sementara, bahasa yang tampil di medsos akhir-akhir ini mungkin pengaruh dari Pilkada DKI, lebih mengemuka ekspresi like or dislike, senang atau tidak senang ketimbang ungkapan-ungkapan "salah-benar" hasil pengamatan dan penalaran kritis-kontemplatif.

Kalau sikap politik "senang-tidak senang", argumen lawan secanggih apa pun tidak digubris. Orang pun terbiasa berpikir pendek, bacaannya pendek-pendek berupa postingan sehingga emosinya bersumbu pendek.

Anehnya, wacana publik yang memikirkan kebangsaan di atas segregasi sosial malah tidak muncul atau tidak laku. Pemikiran kritis dan objektif dikalahkan oleh semangat dan emosi "suka dan tidak suka" terhadap kelompoknya.

Jika sentimen identitas etnis dan agama ini berkelanjutan dan melebar ke mana-mana, pada urutannya hal itu akan mengkhianati amanat para pendiri bangsa yang mencanangkan moto Bhinneka Tunggal Ika. Kohesi sosial rapuh, ikatan berbangsa pun kendur, bahkan bisa putus. Yang namanya Indonesia seperti yang dicitakan para pejuang kemerdekaan akan tinggal nama tanpa substansi.
halaman ke-1 dari 2
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top